5 Poin Aturan Baru Medsos di RI, Segini Usia Anak Boleh Main TikTok-IG

Daftar Negara Paling Betah 'Melototin' Aplikasi HP, Ada RI?

Pemerintah resmi mengesahkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas). Aturan ini setidaknya memiliki lima poin penting.

PP Tunas resmi disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid. Hal ini menjadi dasar hukum baru yang mengatur kewajiban penyelenggara platform digital dalam menjamin pelindungan anak sebagai pengguna internet.

“Negara hadir untuk menjamin setiap anak Indonesia dapat tumbuh dalam lingkungan digital yang aman dan sehat. Hari ini, kebijakan TUNAS menjadi wujud komitmen kita dalam melindungi anak-anak dari berbagai ancaman dan risiko digital, sekaligus memastikan mereka mendapat manfaat terbaik dari perkembangan teknologi,” ujar Presiden Prabowo, dikutip dari keterangan resmi, Sabtu, (29/3/2025).

Peraturan ini dianggap penting lantaran satu dari tiga pengguna internet di Indonesia adalah anak-anak. Tanpa perlindungan yang memadai, mereka berisiko terpapar kekerasan digital, pornografi, eksploitasi, hingga gangguan psikologis akibat penggunaan teknologi.

Lebih lanjut, pemerintah membuka ruang partisipasi publik dalam proses penyusunan Peraturan Menteri yang akan mengatur secara lebih teknis pelaksanaan kebijakan ini. Keterlibatan masyarakat diharapkan dapat memperkuat implementasi peraturan ini.

“Saya mengajak semua pihak, orang tua, pendidik, masyarakat, dan penyelenggara platform digital, untuk bergotong royong menciptakan ekosistem digital yang aman dan ramah anak. Inilah saatnya kita melangkah bersama, menjaga anak-anak kita, demi masa depan Indonesia yang lebih hebat,” tutup Prabowo.

Pemerintah memberi masa transisi selama dua tahun bagi seluruh penyelenggara sistem elektronik untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan kebijakan Tunas. Selama masa tersebut, fungsi lembaga mandiri akan dijalankan sementara oleh Kementerian Komunikasi dan Digital hingga terbentuk lembaga independen melalui Peraturan Presiden.

Terdapat lima ketentuan penting dalam kebijakan ini. Adapun lima ketentuan tersebut antara lain:

● Klasifikasi tingkat risiko platform digital berdasarkan tujuh aspek penilaian, termasuk potensi paparan konten tidak layak, risiko keamanan data pribadi anak, risiko adiksi, dan potensi dampak negatif pada kesehatan mental dan fisik anak

● Pengaturan pembuatan akun anak di platform digital, dengan klasifikasi usia di bawah 13 tahun, 13 tahun sampai sebelum 16 tahun, dan usia 16 tahun sampai sebelum 18 tahun, disertai syarat persetujuan dan pengawasan orang tua sesuai tingkat risiko platform

● Kewajiban edukasi digital dari platform kepada anak dan orang tua tentang penggunaan internet secara bijak dan aman

● Larangan melakukan profiling terhadap anak untuk tujuan komersial, kecuali untuk kepentingan terbaik anak

● Pengenaan sanksi administratif bagi platform yang melanggar, berupa teguran, denda, penghentian layanan, hingga pemutusan akses

Slot88

Pertamina Ramp Check Armada Mobil Tangki di Masa Mudik Lebaran 2025

Pertamina gelar rump up Armada tangki. (Dok: Pertamina)

Dalam rangka memastikan kelancaran distribusi BBM dan LPG selama masa mudik lebaran tahun 2025, Pertamina Patra Niaga menggelar ramp check atau inspeksi keselamatan terhadap armada mobil tangki. Kegiatan ini bertujuan memastikan kesiapan dan kelaikan operasional mobil tangki guna mendukung kelancaran Satuan Tugas (Satgas) Ramadan dan Idul Fitri (RAFI) 2025.

Sidak ramp check ini dilakukan pada 24-28 Maret 2025 di 6 terminal utama jalur arus mudik, yakni FT Ujung Berung, IT Balongan, IT Surabaya, IT Semarang, IT Boyolali, dan IT Tanjung Wangi. Inspeksi ini melibatkan tenaga ahli bersertifikasi di bidang keteknikan kendaraan dari Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, dengan target pemeriksaan acak terhadap 50 unit mobil tangki di setiap lokasi.

VP HSSE Pertamina Patra Niaga Geri Simansyah Achsan menegaskan bahwa inspeksi ini dilakukan sebagai langkah mitigasi untuk mencegah kecelakaan akibat kegagalan mekanis, seperti rem blong, ban tidak layak, atau kerusakan tangki angin.

“Mobil tangki yang tidak memenuhi standar keselamatan akan ditetapkan sebagai NO-GO dan tidak diizinkan beroperasi sebelum perbaikan serta validasi ulang. Langkah ini secara langsung mencegah potensi kecelakaan selama periode operasional Satgas RAFI 2025,” ujar Geri, dikutip Jumat (28/3/2025).

Selain menjamin kelaikan armada, kegiatan ramp check ini juga berfungsi sebagai check and balance terhadap program pre-trip inspection dan daily Inspection yang telah berjalan di setiap terminal. Evaluasi dari pelaksanaan ramp check ini akan menjadi dasar untuk memperluas cakupan inspeksi ke terminal lainnya guna memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan operasional Pertamina Patra Niaga.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan, kesiapan pasokan BBM dan LPG selama masa Satgas RAFI 2025 menjadi prioritas utama perusahaan. “Melalui berbagai upaya, termasuk ramp check armada mobil tangki dan inspeksi kesiapan infrastruktur ke terminal BBM, kami memastikan keandalan distribusi energi bagi masyarakat,” ujar Heppy.

Ia menambahkan selain penguatan dari sisi aspek keamanan dan keselamatan, layanan tambahan untuk menjamin pasokan BBM dan LPG kepada masyarakat seperti SPBU Modular yang menjangkau titik-titik yang tidak tersedia SPBU, layanan Motorist untuk membantu pemudik yang membutuhkan BBM secara emergency di jalur tol serta SPBU, Agen dan Pangkalan LPG Siaga dikerahkan untuk memastikan kenyamanan mudik masyarakat.

“Dengan kesiapan armada dan dukungan sistem yang terintegrasi, kami berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, khususnya dalam menghadapi lonjakan kebutuhan energi di masa mudik lebaran,” tutupnya.

Kas138

Dirjen Pajak Suryo Utomo Jadi Komisaris Utama BTN (BBTN)

Gedung Bank BTN. (Dok. BTN)

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo ditunjuk menjadi komisaris utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Hal ini telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) hari ini, Rabu (26/3/2025).

Suryo menggantikan Chandra M. Hamzah yang sebelumnya diangkat RUPSLB November 2019. 

Dalam RUPST kali ini BTN merombak seluruh jajaran komisaris. Wakil komisaris utama perusahaan kini diberikan kepada Asisten Deputi Bidang Manajemen Risiko dan Kepatuhan di Kementerian BUMN Dwi Ary Purnomo. 

Adapun selengkapnya berikut jajaran komisaris dan direksi BTN berdasarkan RUPST 26 Maret 2025:

Komisaris

Komisaris Utama: Suryo Utomo
Wakil Komisaris Utama: Dwi Ary Purnomo
Komisaris: Fahri Hamzah
Komisaris Independen: Ida Nuryanti
Komisaris Independen: Pietra Machreza Paloh
Komisaris Independen: Panangian Simanungkalit

Direksi

Direktur Utama: Nixon LP Napitupulu
Wakil Direktur Utama: Oni Febriarta Rahardja
Diretur Operation: I Nyoman Sugiri Yasa
Direktur Treasury & International Banking: Venda Yuniarti
Direktur Netwotk & Retail Funding: Rully Setiawan
Direktur Corporate Banking: Helmy Afrisa Nugroho
Direktur Commercial Banking: Hermita
Direktur IT: Tan Jacky Chen
Direktur Risk Management: Setiyo Wibowo
Direktur Consumer Banking: Hirwandi Gafar
Direktur Human Capital & Compliance: Eko Waluyo
Direktur Finance & Strategy: Nofry Rony Poetra

Slot Qris Login

UMKM Binaan BRI Tembus Pasar Global di Natural Product Expo West 2025

Dok BRI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) terus memperluas akses pasar bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) binaannya ke ranah internasional. Salah satu upaya yang dilakukan BRI dengan melanjutkan inisiatif dengan membawa produk-produk unggulan UMKM alumni BRI UMKM EXPO(RT) ke ajang pameran dagang berskala global.

Dalam upaya mendukung daya saing UMKM di pasar internasional, BRI turut serta dalam Natural Product Expo West (NPEW) 2025, yang berlangsung di Anaheim, California, Amerika Serikat, pada 5-7 Maret 2025. Mengusung tema “Trade with Remarkable Indonesia”, pameran ini merupakan salah satu ajang terbesar di dunia untuk produk natural, yang menghadirkan lebih dari 3.000 produsen dari berbagai negara dan menarik sekitar 65.000 pengusaha bisnis global.

Sebagai platform business-to-business (B2B), NPEW 2025 menjadi peluang strategis bagi UMKM Indonesia untuk menembus pasar internasional dan menjangkau buyer serta importir potensial di Amerika Serikat. BRI mempromosikan tiga UMKM binaan alumni BRI UMKM EXPO(RT), yaitu Drink Palmas (minuman fungsional berkarbonasi), Timtim Natural Estusae (makanan sehat dan rempah-rempah asli Indonesia), serta CV Agradaya Indonesia (produk rempah dan obat herbal).

Bekerja sama dengan Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) Los Angeles, BRI membuka jalan bagi UMKM Indonesia agar semakin dikenal dan diminati oleh pasar Amerika Serikat.

Selama tiga hari pameran, ketiga UMKM binaan BRI berhasil mencatatkan potensi transaksi dengan nilai yang menjanjikan.Total potensi deal yang berhasil dicatatkan mencapai USD 754.800 atau sekitar Rp 28 miliar. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa produk UMKM Indonesia memiliki daya saing tinggi di kancah global.

BRI Representative untuk koridor Amerika Serikat Budi Pratama menegaskan pentingnya peran BRI dalam memfasilitasi UMKM agar dapat menemukan mitra bisnis internasional.

“BRI secara aktif mendukung UMKM Indonesia untuk memperluas jangkauan pasarnya hingga ke luar negeri, terutama Amerika Serikat. Inisiatif ini merupakan wujud nyata dari komitmen kami dalam membantu UMKM menembus pasar global,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (25/3/2025).

Sementara itu, Marketing Specialist untuk produk-produk Indonesia, Elizabeth Souw, menyoroti pentingnya diferensiasi dalam persaingan pasar Amerika Serikat.

“Produk-produk Indonesia harus memiliki nilai tambah agar dapat bersaing di pasar global. Selain itu, produk natural Indonesia juga memiliki keunggulan dalam masa simpan yang panjang, yang menjadi faktor penting bagi buyer di Amerika Serikat,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur ITPC Los Angeles, Kumara Jati menyampaikan bahwa kualitas dan keberlanjutan merupakan aspek kunci untuk memasuki pasar Amerika Serikat.

“Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Produk natural Indonesia telah dikenal secara global, namun untuk dapat bersaing di pasar Amerika Serikat, kualitas dan keberlanjutan adalah faktor utama. UMKM yang berpartisipasi dalam pameran ini telah melewati proses seleksi ketat dan siap berkompetisi di pasar internasional,” ungkapnya.

Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi menambahkan bahwa partisipasi UMKM binaan BRI dalam NPEW 2025 merupakan bagian dari perjalanan berkelanjutan pasca BRI UMKM EXPO(RT).

“Langkah ini merupakan bagian dari strategi berkelanjutan kami dalam mendorong UMKM Indonesia menjadi pemain global. Keikutsertaan dalam pameran internasional ini juga merupakan bentuk dukungan nyata BRI untuk mendorong pengusaha UMKM go global yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui ekspor produk lokal,” pungkasnya.

https://bookswithoutcovers-readings.com/

Curhat Pengusaha Soal Situasi RI: Pajak Sampai Rupiah Bikin Was-was

Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani. (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

Kalangan pengusaha tak lagi berharap pada stimulus fiskal dan moneter untuk bisa menjaga iklim bisnis di Tanah Air. Penyebabnya, beban fiskal pemerintah dan moneter di Bank Indonesia (BI) kini tengah tinggi.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengakui, insentif fiskal dan moneter memang sangat dibutuhkan untuk menjaga aktivitas ekonomi Indonesia sesuai target 5,2%. Terlebih di tengah besarnya tekanan daya beli masyarakat.

Namun, menurutnya, dari sisi fiskal sendiri, pemerintah masih kesulitan menjaga stabilitasnya saat ini, tercermin dari penerimaan pajak yang terus merosot. Per Februari 2025 saja hanya senilai Rp 187,8 triliun atau turun 30,1% dibanding periode yang sama tahun lalu.

“Kalau kita lihat dari sisi fiskal Indonesia masih kesulitan memperluas basis pajak, basis pembayar pajak, dan kita lihat dari penerimaan fiskal hingga Februari 2025 itu jauh di bawah ekspektasi,” kata Shinta dalam program Power Lunch CNBC Indonesia, Senin (24/3/2025).

Dari sisi moneter, untuk mengharapkan penurunan suku bunga acuan pun menurutnya masih sangat sulit. Terlihat dari masih tingginya kebutuhan dolar AS di Tanah Air, membuat stabilitas kurs rupiah tak kunjung tercipta.

“Di sisi moneter Indonesia juga kesulitan meningkatkan jalur penerimaan foreign currency, khususnya karena kinerja ekspor dan investasi asing yang relatif masih sluggish, serta kesulitan untuk mendiversifikasi kebutuhan daripada US dollar,” tuturnya.

Profil kondisi fiskal dan moneter ini yang menurutnya harus bisa diurus pemerintah dan Bank Indonesia melalui kebijakan-kebijakan yang kondusif. Tanpa itu, sulit berharap insentif fiskal dan moneter bisa menjaga dorongan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Saya rasa akan sangat menantang, tadi saya sudah menyampaikan beberapa tantangan dan tekanan dari segi fiskal dan moneter, tekanan ini juga menciptakan kebutuhan intervensi yang lebih tinggi di pasar domestik untuk bisa memastikan pertumbuhan ekonomi nasional tetap on track,” ungkap Shinta.

Dari sisi fiskal, ia berpendapat kebijakan yang kondusif itu di antaranya ialah pemerintah harus bisa mengurus penerimaan pajak dengan baik ke depannya. Jangan lagi terjebak pada jargon berburu di kebun binatang atau memajaki orang-orang yang telah taat pajak dengan kenaikan tarif, istilah kerennya intensifikasi.

“Sehingga perlu ada perbaikan, memang untuk bagaimana caranya bisa tanpa kita terus mengejar-ngejar pembayar pajak yang sudah ada, jadi kita selalu mengatakan lebih baik melakukan ekstensifikasi daripada intensifikasi,” ujarnya.

Dari sisi moneter, supaya ketergantungan pada dolar AS minim dan membuat stabilitas kurs rupiah lebih terjaga, menurut Shinta bisa dilakukan dengan meningkatkan penerimaan net ekspor dan investasi melalui perbaikan tata kelola perizinan usaha, penyederhanaan birokrasi dan regulasi, serta memperluas akses pasar dengan prinsip perdagangan bebas.

“Yang ketiga juga upaya relaksasi daripada moneter, ini penurunan suku bunga pinjaman usaha real, ini setidaknya ini harus juga menjadi perhatian, terutama untuk yang berorientasi ekspor dan industri yang dinilai sangat strategis untuk bisa penciptaan lapangan pekerjaan di sektor formal, seperti sektor padat karya,” ungkap Shinta.

https://lithuanianjoomla.com/

Ormas Palak THR ke Pengusaha, Wamenag Beri Respons Tak Terduga

Politikus Partai Gerindra, Romo H. R. Muhammad Syafi'i tiba di Jalan Kartanegara, Jakarta, Selasa (15/10/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Wakil Menteri Agama (Wamenag) Muhammad Syafi’i menilai permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) oleh organisasi masyarakat (Ormas) kepada pengusaha bukanlah hal yang perlu dipermasalahkan. Menurutnya, praktik tersebut telah menjadi bagian dari tradisi Lebaran di Indonesia sejak lama.

“Saya rasa itu budaya Lebaran Indonesia sejak dahulu kala. Tak perlu dipersoalkan,” kata Syafi’i dalam video yang dikutip dari 20Detik, Selasa (25/3/2025).

Syafi’i berkelakar, pemberian THR kepada ormas bukanlah hal yang pasti, terkadang ormas itu bisa mendapatkan, tetapi tak jarang juga mereka tidak mendapatkannya.

“Ya mungkin ada yang lebih ada yang kurang. Ya kadang-kadang dapat. Kadang-kadang enggak,” kata dia.

Budaya ormas minta THR sangat dikeluhkan pengusaha. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Bidang Otonomi Daerah Sarman Simanjorang menilai praktik semacam ini sudah saatnya dihentikan agar iklim usaha tetap kondusif.

“Praktik-praktik seperti ini memang sudah saatnya negara hadir karena menyangkut iklim usaha dan investasi yang kondusif. Kalau terus dibiarkan, ini akan menurunkan daya saing kita di mata investor maupun calon investor,” kata Sarman kepada CNBC Indonesia, Selasa (25/3/2025).

Sarman mengatakan, pengusaha tidak keberatan membayar kewajiban resmi yang ditetapkan pemerintah karena sudah masuk dalam perhitungan biaya operasional. Namun, permintaan uang dari pihak yang tidak memiliki keterkaitan dengan dunia usaha justru menjadi beban tambahan yang mengganggu keuangan perusahaan.

Sarman menilai ini adalah momen yang tepat untuk menertibkan praktik semacam ini. Jika dibiarkan, bukan hanya pengusaha yang dirugikan, tetapi juga potensi investasi yang bisa masuk ke Indonesia.

“Jangan gara-gara hal seperti ini, calon investor jadi enggan masuk ke Indonesia,” tegas dia.

https://sdsportstalk.com/

Perang Dagang Trump Meluas, Negara Kaya Minyak Ini Jadi Musuh Utama

Seorang demonstran berlari membawa bendera nasional Venezuela di antara blokade jalan yang terbakar selama protes terhadap hasil pemilu setelah Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan saingan oposisinya Edmundo Gonzalez mengklaim kemenangan dalam pemilihan presiden hari Minggu, di Puerto La Cruz, Venezuela 29 Juli 2024. (REUTERS/Samir Aponte)

Presiden AS Donald Trump pada Senin (24/3/2025) mengeluarkan perintah eksekutif yang menyatakan bahwa setiap negara yang membeli minyak atau gas dari Venezuela akan membayar tarif 25% atas perdagangan dengan AS. Hal ini terjadi saat Trump terus memberikan tekanan keras pada Caracas.

Mengutip Reuters, kebijakan ini merupakan tekanan pada Presiden Venezuela Nicolas Maduro yang dituding tidak membuat kemajuan dalam reformasi elektoral. Ia juga menuding Maduro tidak serius dalam menangani pemulangan migran Venezuela dari AS.

“Venezuela telah mengirim puluhan ribu orang ke AS yang memiliki sifat yang sangat kejam,” kata Trump.

Aturan ini merupakan kesinambungan dari permintaan Gedung Putih pada perusahaan migas, Chevron, untuk untuk segera keluar dari Venezuela. Aturan ini telah diteken secara rinci oleh Departemen Keuangan AS pada tanggal 4 Maret lalu yang memberikan waktu 30 hari bagi raksasa migas itu untuk menghentikan operasi.

Kedua langkah tersebut untuk sementara memfokuskan tekanan Trump pada pembeli minyak mentah Venezuela selain AS, seperti China. Walau begitu, belum dirinci secara detail dan menyeluruh bagaimana Washington akan memberlakukan tarif tersebut.

Menanggapi hal ini, Pemerintah Venezuela mengatakan dengan tegas dan tegas menolak agresi baru yang diumumkan oleh Trump. Mereka menyebut sanksi ini sama saja dengan bukti kegagalan AS dalam menjatuhkan negara Amerika Latin itu.

“Tindakan sewenang-wenang, ilegal, dan putus asa ini, jauh dari melemahkan tekad kami, justru menegaskan kegagalan besar semua sanksi yang dijatuhkan terhadap negara kami,” kata Pemerintah Venezuela dalam siaran pers.

Migas Rusia Jadi Pengganti?

Dalam perintah terbaru Trump, tarif 25% yang akan dikenakan kepada pembeli minyak Venezuela akan mulai berlaku pada tanggal 2 April dan akan digabungkan dengan tarif yang berlaku saat ini. Tarif tersebut akan berakhir satu tahun setelah negara tersebut terakhir kali mengimpor minyak Venezuela.

“Tarif tersebut juga akan berlaku bagi negara-negara yang membeli minyak Venezuela melalui pihak ketiga,” kata perintah tersebut.

Harga minyak naik 1% setelah pengumuman tarif Trump, meskipun kenaikan tersebut dibatasi karena AS memperpanjang periode penghentian lisensi Chevron di negara itu.

Minyak merupakan ekspor utama Venezuela. China, yang sudah menjadi subjek tarif AS, merupakan pembeli terbesar.

Pada bulan Februari, China menerima secara langsung dan tidak langsung sekitar 503.000 barel minyak mentah dan bahan bakar Venezuela per hari, sekitar 55% dari total ekspor. India, Spanyol, Italia, dan Kuba juga merupakan konsumen minyak Venezuela lainnya selain Negeri Tirai Bambu.

Walau begitu, tarif yang diberlakukan oleh Beijing atas impor jenis minyak Venezuela tertentu dalam beberapa tahun terakhir menyebabkan penurunan volume minyak mentah Venezuela yang diterima oleh pembeli China. Ini akhirnya memaksa perusahaan negara PDVSA untuk memperluas diskon harga ke pasar terpentingnya.

Presiden konsultan Goldwyn Global Strategies, David Goldwyn, menilai bahwa manuver ini dapat memiliki efek berupa peningkatan permintaan global terhadap minyak Rusia, yang sejatinya saat ini masih dalam tekanan Barat akibat serangan Moskow ke Ukraina.

“China dan India tidak mungkin mengambil risiko tarif tambahan untuk mengakses minyak berat Venezuela, ketika mereka dapat membeli minyak mentah Rusia,” tandasnya.

https://asturiproject.com/

THR Ojol: RI Bisa Tiru Vietnam & Amerika Beri Tunjangan Sopir Online

Foto: Pengemudi ojek online (ojol) menunggu orderan di kawasan Palmerah, Jakarta, Rabu (12/2/2025). Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan agar ojek online di Jakarta bisa mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) subsidi dengan cara menggunakan plat kuning dalam upaya mendorong masyarakat untuk beralih ke angkutan umum. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Pembayaran Bonus Hari Raya (BHR) untuk pengemudi ojek online (ojol) masih menjadi perdebatan. Sejumlah negara sebenarnya sudah memberi bonus yang mirip dengan BHR.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan para pekerja ojek online (ojol) dan kurir online akan mendapatkan berupa uang tunai sebesar Rp 1 juta. Hal itu ia ungkapkan dalam sidang kabinet di Istana Kepresidenan, Jumat (21/3/2025).

“Saya mendengar mereka akan terima Rp 1 juta setiap pekerja (ojol). Tapi saya imbau pengusaha swasta kalau bisa ditambahlah ini. Mengimbau kan boleh nggak ada paksaan kan,” kata Prabowo.

Namun, ia menegaskan permintaan untuk menambah nominal BHR itu cuma berupa imbauan. Sebab, Prabowo mengatakan, para aplikator seperti Gojek, Grab, Maxim, juga perlu menghitung kemampuan perusahaan masing-masing sembari tetap memperhatikan para mitra.

Sebelumnya, atas arahan Prabowo, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli telah menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait Tunjangan Hari Raya (THR) yang meliputi BHR tersebut

Berikut 3 penting terkait BHR ojol pada SE Menaker:

A. Bagi pengemudi dan kurir online yang produktif dan berkinerja baik, bonus hari raya keagamaan diberikan secara proporsional, sesuai kinerja dalam bentuk uang tunai, dengan perhitungan sebesar 20% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir.

B. Bagi pengemudi dan kurir online di luar kategori seperti yang dimaksudkan pada huruf A di atas, diberikan bonus hari raya keagamaan sesuai kemampuan perusahaan aplikasi.

C. Bonus hari raya keagamaan diberikan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

Adapun mekanisme penyaluran BHR itu diserahkan kepada penyedia transportasi online masing-masing.

Perusahaan ojek online seperti Gojek dan Grab menyebut pengemudinya sebagai “mitra,” sebuah istilah yang pertama kali dipopulerkan oleh Uber dan menjadi standar industri hingga saat ini. Dalam skema ini, driver dianggap sebagai wirausaha yang memiliki kebebasan mengatur jam kerja dan penghasilannya sendiri. Namun, status ini juga berarti mereka tidak mendapatkan hak-hak dasar pekerja, termasuk upah minimum, batasan jam kerja, dan tunjangan seperti BHR.

RI Bisa Tiru Vietnam

Sejumlah negara sudah memberikan bonus pada hari raya keagamaan bagi Mitra Ride Hailing. Di antaranya adalah Inggris, Amerika Serikat, dan Vietnam.

Dikutip dari laporan INDEF Berjudul “BHR Ojol: Solusi Sementara Tanpa Mengurai Akar Masalah”, kebijakan insentif hari keagamaan sangat bervariatif. Di antaranya adalah memberikan bonus tambahan bagi driver yang melakukan perjalanan pada jam sibuk (peak hours), melayani permintaan di wilayah padat wisatawan, atau bekerja selama masa liburan nasional.

Di Vietnam, misalnya, salah satu perusahaan ride hailing terkemuka, Be Group memberikan bonus khusus dengan memenuhi jumlah perjalanan minimum dalam jangka waktu tertentu pada masa liburan dan akhir tahun.

Bagi pengemudi kendaraan roda 2, mereka yang bekerja pada 24 Desember 2022 (malam natal) dan tanggal 31 Desember 2022 (malam tahun baru), pengemudi yang menyelesaikan minimal 12 perjalanan antara pukul 16.00 – 22.59 WIB akan menerima bonus sebesar đ70.000 atau setara Rp45.114,16.

Bonus bisa diperoleh dengan syarat tingkat pembatalan tidak boleh melebihi 10%, tingkat penerimaan perjalanan harus mencapai minimal 85%, dan tingkat penyelesaian perjalanan harus minimal 65%.

Pendapatan Ojol

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata upah pekerja di sektor ekspedisi dan kurir di Indonesia bervariasi di tiap wilayah.

Dibandingkan dengan pekerja formal lainnya, pendapatan kurir dan driver ojol cenderung lebih rendah dan sangat bergantung pada jumlah orderan harian. Tidak adanya sistem gaji tetap membuat mereka harus bekerja lebih dari 8 jam sehari untuk mencapai pendapatan yang layak.

Slot1000

Drama “Knock Off” Kim Soo-hyun Dikabarkan Tunda Penayangan Perdana

Foto: Aktor Korea Selatan Kim Soo Hyun. (Instagram/soohyun_k216)

Tim Produksi drama terbaru Kim Soo-hyun “Knock Off” mengumumkan penundaan penayangan perdananya. Drama baru Disney+ sebelumnya dijadwalkan tayang pada April, namun ditunda oleh sebab kontroversi aktor Korea Selatan dengan bayaran termahal itu.

“Setelah mempertimbangkan dengan seksama, kami telah memutuskan untuk menunda perilisan ‘Knock Off”” tulis pengumuman tim produksi seperti dikutip laman Soompi di Jakarta pada Jumat (21/3/2025).

“Knock Off” bercerita tentang seorang pria yang hidupnya berubah drastis akibat krisis keuangan Asia tahun 1997 (yang juga dikenal sebagai krisis IMF), bertransformasi dari seorang pekerja kantoran biasa menjadi raja pasar barang palsu global. Drama ini dibintangi oleh Kim Soo-hyun sebagai karakter utama Kim Sung-joon, dan Jo Bo-ah berperan sebagai Song Hye-jung, mantan pacar Sung-joon dan seorang petugas kehakiman khusus.

Proses syuting telah rampung dan awalnya diperkirakan akan tayang perdana dengan Season 1 pada awal April. Namun, kontroversi yang sedang berlangsung seputar aktor utama Kim Soo Hyun telah menimbulkan ketidakpastian atas jadwal rilis “Knock Off.”

BET88

Proyek Pengganti LPG Digencarkan, Pengusaha Concern Soal Ini

Direktur PT Bayan Resources Tbk, Alexander Ery Wibowo menyampaikan paparan dalam acara Mining Forum 2025 di Jakarta, Selasa (18/3/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Foto: Direktur PT Bayan Resources Tbk, Alexander Ery Wibowo menyampaikan paparan dalam acara Mining Forum 2025 di Jakarta, Selasa (18/3/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Pemerintah berencana mengembangkan hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) atau gasifikasi batu bara. Proyek ini dinilai bisa menjadi substitusi impor Liquefied Petroleum Gas (LPG).

Nantinya pendanaan proyek DME akan berasal dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Menanggapi hal ini Direktur PT Bayan Resources Tbk Alexander Ery Wibowo mengungkapkan ada tiga hal yang harus dicermati dalam pengembangan proyek ini.

Menurutnya, pihaknya pernah mencoba mempelajari proyek gasifikasi dari China, dan tidak ada kendala dari sisi produksi. Yang harus diperhatikan adalah sisi biaya yang masuk akal, dengan harga jual yang masuk.

“Kedua masalah offtaker. Ini single offtaker, di mana ada komitmen dari offtaker. Kita tarik ke belakang hitungannya masuk apa tidak, yang pasti bisa masuk sepanjang ada subsidi dari produk dan pembelian,” kata Alexander dalam acara CNBC Indonesia Mining Forum di Jakarta, Selasa (18/3/2025).

Ketiga adalah harga batu bara. Dia mengharapkan harga batu yang kemungkinan lumayan rendah, sehingga semakin cocok pada waktu hilirisasi.

“Tinggal dari kita berharap dari BUMN bsia memulai dulu. Prosesnya seperti apa,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winanro menyatakan pengembangan batu bara menjadi gas semangatnya nadalah untuk mencapai cita-cita Indonesia di 2045 menjadi negara maju.

“Ada beberapa hal dan kriteria yang harus kita jalankan. Pertama kita ada bonus demografi tahun 2030 harus kita manfaatkan menciptakan lapangan kerja, sehingga jumlah orang tidak bekerja itu lebih kecil sekali dibanding jumlah bekerja,” ungkap Tri.

Kemudian, Indonesia juga tengah mengejar pemanfaatan industrialisasi. Nah, DME menjadi tujuan untuk mengejar industrialisasi tersebut. “Tujuannya ada dua untuk investasi dan energi bersih,” tandasnya.

Slot88 Resmi