DSA membantu dokter mendeteksi gangguan pembuluh darah otak

DSA membantu dokter mendeteksi gangguan pembuluh darah otak

Digital Subtraction Angiography (DSA) menjadi salah satu metode yang diandalkan dokter untuk mendeteksi gangguan pembuluh darah otak secara lebih presisi, termasuk pada kasus stroke yang sering muncul dengan gejala mendadak, kata Dokter Spesialis Radiologi sekaligus Konsultan Radiologi Intervensi Bethsaida Hospital Gading Serpong, dr Febian Sandra, Sp.Rad, Subsp.RI(K).

DSA memungkinkan tenaga medis memantau aliran darah secara langsung sehingga kelainan yang kerap luput dari pemeriksaan lain dapat terdeteksi.

“DSA membantu kami melihat kondisi aliran darah di otak secara real-time. Kami bisa mendeteksi sumbatan, penyempitan, aneurisma, dan gangguan aliran darah yang tidak selalu terlihat melalui CT Scan atau MRI,” kata dia di Tangerang, Senin.

Gejala seperti pusing mendadak, wajah baal, bicara pelo, atau tangan melemah sebelah bisa menjadi tanda awal stroke. Kondisi tersebut membutuhkan pemeriksaan lebih detail untuk menentukan tindakan medis yang tepat.

DSA dilakukan dengan menyuntikkan zat kontras ke pembuluh darah melalui kateter, kemudian kamera khusus merekam aliran darah. Hasil rekaman diproses komputer untuk menghilangkan latar belakang seperti tulang sehingga tersisa gambaran jelas struktur pembuluh darah dan alirannya.

Berbeda dengan CT Scan yang lebih cocok menilai struktur otak dan tulang, atau MRI yang unggul untuk jaringan lunak, DSA dianggap sebagai standar tinggi dalam menilai pembuluh darah dan alirannya secara presisi.

Direktur Bethsaida Hospital Gading Serpong, dr. Pitono, menyebut teknologi itu memberi manfaat besar dalam mempercepat diagnosis dan pengambilan keputusan klinis.

“Banyak pasien datang dengan gejala samar. Dengan DSA, kami bisa memperoleh gambaran pasti mengenai aliran darah di otak sehingga diagnosis menjadi lebih cepat,” ujar dia.

Layanan DSA dilakukan oleh tim multidisiplin yang terdiri atas spesialis neurologi, bedah saraf, dan radiologi intervensi. Pitono menegaskan deteksi dini menjadi kunci untuk mencegah komplikasi lebih lanjut pada pasien dengan risiko stroke maupun gangguan pembuluh darah otak lainnya.

Pemeriksaan DSA umumnya direkomendasikan bagi pasien dengan gejala stroke, riwayat stroke berulang, hasil CT atau MRI yang mencurigakan, serta keluhan pusing berkepanjangan atau gangguan penglihatan mendadak.

link slot 777

Rafelino Rahendra raih emas dalam ASEAN BMX Racing Cup di Thailand

Rafelino Rahendra raih emas dalam ASEAN BMX Racing Cup di Thailand

Atlet BMX Rafelino Rahendra yang tampil di bawah naungan tim Happy Racing Eings Meubels X Bonero Indonesia sukses membawa pulang emas dalam ASEAN BMX Racing Cup 2025 kategori U-23 Putra di Kamol Sports Pars, Thailand, Minggu (7/9).

Berdasarkan laman resmi UCI, Senin, Rahendra tampil konsisten dalam tiga run yang berlangsung dengan selalu di posisi terdepan. Dia mengalahkan pembalap tuan rumah Likkasit Phimpha di posisi kedua dan rider asal Korea Selatan Juho Hong yang meraih perunggu.

Selain emas, pembalap Indonesia lainnya Firman Alim Candra yang mewakili United Bike juga membawa pulang medali perak di kategori Elite Putra. Dia berada di belakang pembalap Thailand Komet Sukprasert yang meraih emas. Adapun perunggu menjadi milik pembalap tim nasional Indonesia Rio Akbar.

Khusus untuk Rio,Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PB ISSI) dalam keterangan resminya di media sosial mengatakan medali perunggu merupakan langkah baik untuk dijadikan pembelajaran dalam mempersiapkan event terdekat.

“Yaitu Asian BMX Racing Championship 2025 di Jepang pada November mendatang,” demikian keterangan PB ISSI.

situs slot 777

Kemenkop ajukan anggaran 2026 Rp7,85 triliun buat Kopdes Merah Putih

Kemenkop ajukan anggaran 2026 Rp7,85 triliun buat Kopdes Merah Putih

Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengusulkan tambahan anggaran tahun 2026 menjadi Rp7,85 triliun untuk mempercepat penguatan dan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI–yang membidangi perdagangan, BUMN, dan pengawasan persaingan usaha–di Jakarta, Senin, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan awalnya pagu anggaran Kemenkop pada 2026 adalah Rp937 miliar.

Dana itu dialokasikan untuk dukungan manajemen sebesar Rp313,25 miliar dan program perkoperasian Rp623,78 miliar, termasuk dana dekonsentrasi Rp176,75 miliar dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Rp226 miliar.

Menurut Budi Arie, tambahan anggaran sangat dibutuhkan untuk menjalankan program utama, seperti digitalisasi 80.000 KDKMP; keberlanjutan program pendampingan dan pelatihan, tata kelola koperasi; dan peningkatan kapasitas anggota koperasi.

“Pada tahun 2026, operasionalisasi KDKMP akan terus dioptimalkan secara berkelanjutan dengan memastikan seluruh penyaluran barang subsidi pemerintah kepada masyarakat dilakukan melalui KDKMP,” katanya pula.

Budi Arie menuturkan anggaran sebesar Rp7,85 triliun ini akan digunakan untuk kepentingan Kopdes Merah Putih, yang terdiri dari dukungan manajemen Rp514,12 miliar, program perkoperasian Rp2,81 triliun, dan dana dekonsentrasi Rp4,52 triliun.

Secara rinci, anggaran yang diajukan akan dialokasikan untuk 10 program utama guna memperkuat koperasi.

Program pertama, pengelolaan kelembagaan dan tata kelola, mendapat Rp210 miliar untuk meningkatkan administrasi dan tata kelola koperasi. Kedua, transformasi ekosistem digital sebesar Rp480 miliar dialokasikan untuk digitalisasi koperasi secara menyeluruh.

Ketiga, pengembangan usaha koperasi dengan anggaran Rp299 miliar bertujuan agar KDKMP dapat menjalin kemitraan dan terintegrasi dalam ekosistem nasional. Keempat, peningkatan daya saing sebesar Rp298 miliar berfokus pada pengembangan sumber daya manusia, produk, dan layanan koperasi.

Kelima, penguatan sektor keuangan sebesar Rp184 miliar digunakan untuk pelatihan manajemen keuangan dan penataan usaha simpan pinjam. Keenam, pengawasan koperasi sebesar Rp234 miliar akan mendorong pengawasan berbasis anggota.

Ketujuh, pengembangan SDM dan koperasi sebesar Rp598 miliar, dan kedelapan, penguatan data dan informasi sebesar Rp460 miliar.

Menurut Budi Arie, data dan informasi yang kuat sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.

Terakhir, anggaran terbesar, yaitu Rp4,5 triliun dialokasikan untuk dukungan pemberdayaan koperasi di daerah melalui dana dekonsentrasi. Dana ini akan digunakan untuk menyiapkan manajer, business assistant, dan project management officer guna memastikan operasional KDKMP berjalan optimal dan berkelanjutan.

Sementara itu, Rp50 miliar akan diberikan sebagai dukungan untuk Dewan Koperasi Indonesia untuk menggerakkan gerakan koperasi di seluruh tanah air.

slot online server thailand

KPAI: Masih ada enam anak yang ditahan Polres Jakut pasca-aksi demo

KPAI: Masih ada enam anak yang ditahan Polres Jakut pasca-aksi demo
Komisioner KPAI Diyah Puspitarini. ANTARA/Azmi Samsul Maarif

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyampaikan saat ini masih ada enam anak yang ditahan di Polres Jakarta Utara pasca-aksi demonstrasi di Jakarta.

“Sebagian besar (anak) sudah dikembalikan, namun masih ada yang ditahan hingga lebih dari 3 x 24 jam. Sampai saat ini masih ada enam anak di (Polres) Jakut,” kata Anggota KPAI Diyah Puspitarini saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh KPAI, terdapat 1.186 anak yang sempat diamankan oleh polisi karena mereka terlibat aksi demonstrasi di sejumlah daerah di Indonesia. Mereka sebagian besar sudah dibebaskan.

Rinciannya pada 25 Agustus 2025 Polda Metro Jaya sempat menahan 150 anak, Polres Jaktim 21 anak, Polres Jaksel 16 anak, dan Polres Jakbar lima anak. Mereka tercatat sudah dikembalikan kepada orang tua masing-masing.

Kemudian pada 28 Agustus, Polda Metro Jaya menahan 200 anak, Polres Jaksel 10 anak, Polres Jaktim 23 anak, yang selanjutnya semua sudah dikembalikan kepada orang tua.

Di Polres Jakarta Utara, pada 30 Agustus tercatat menahan enam anak. Selanjutnya pada 31 Agustus kembali ditahan lima anak.

“Sebagian sudah dikembalikan ke orang tua. Sekarang tinggal enam anak yang masih ditahan (Polres Jakut),” kata Diyah Puspitarini.

Sementara data di daerah, di DI Yogyakarta sempat ditahan 15 anak yang selanjutnya sudah dikembalikan ke orang tua.

Di Semarang, sempat ditahan 200 anak yang sebagian besar sudah kembali ke orang tua. Di Medan ditahan lima anak, Pontianak tiga anak, Bali tujuh anak, dan Mataram dua anak.

Kemudian di Bekasi ditahan 28 anak, Garut 37 anak, Bandung 37 anak, Sragen 73 anak, Grobogan 99 anak, Pekalongan 12 anak, Kebumen 99 anak, Wonogiri enam anak, Solo 65 anak, Surabaya 50 anak, dan di Kediri 12 anak.

kas138 daftar

Kemenhub-Bandara Internasional Batam sinergi tata kelola jasa bandara

Kemenhub-Bandara Internasional Batam sinergi tata kelola jasa bandara
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F Laisa (kanan) dan Direktur Utama PT Bandara Internasional Batam Annang Setia Budhi (kiri) dalam penandatanganan Perjanjian Konsesi tentang Pelayanan Jasa Kebandarudaraan pada Bandar Udara Internasional Hang Nadim, di Jakarta, Rabu (3/9/2025). ANTARA/Harianto

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama PT Bandara Internasional Batam resmi bersinergi dalam pengelolaan Bandar Udara Internasional Hang Nadim untuk memperkuat sinergi tata kelola jasa kebandarudaraan di Indonesia.

Direktur Jenderal Hubud Kemenhub Lukman F Laisa mengatakan pihaknya bersama PT Bandara Internasional Batam telah menandatangani Perjanjian Konsesi tentang Pelayanan Jasa Kebandarudaraan pada Bandar Udara Internasional Hang Nadim.

“Penandatanganan perjanjian ini menjadi bagian penting dalam tata kelola jasa kebandarudaraan di Indonesia,” kata Lukman dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Dia menyampaikan perjanjian konsesi itu bertujuan memastikan penyelenggaraan pelayanan jasa kebandarudaraan dilakukan secara efisien, berkualitas, berdaya saing, dan sesuai standar mutu.

“Selain itu, menjadi pedoman hukum dan administratif bagi para pihak, baik dari sisi hak, kewajiban, hingga mekanisme pelaporan dan pembayaran yang transparan,” ujar Lukman.

Dikatakan perjanjian itu selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta peraturan pelaksanaannya termasuk Permenhub Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara.

Ruang lingkup kerja sama mencakup seluruh aspek layanan kebandarudaraan, mulai dari pelayanan pesawat udara (pendaratan, parkir, penyimpanan), pelayanan penumpang dan kargo, penyediaan infrastruktur serta utilitas pendukung, hingga pengelolaan lahan dan kawasan industri pendukung di area bandar udara.

Skema konsesi itu berlaku selama 25 tahun, mulai 1 Juli 2022 hingga 1 Juli 2047. Diharapkan, pengelolaan oleh PT Bandara Internasional Batam akan memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas layanan publik, efisiensi operasional, serta Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui kontribusi sebesar 2,5 persen dari pendapatan kotor.

Perjanjian itu juga mengatur mekanisme pelaporan dan verifikasi keuangan yang ketat, termasuk kewajiban audit oleh Kantor Akuntan Publik dan pelaporan tepat waktu. Proses pembayaran dilakukan secara mandiri dan transparan melalui sistem billing PNBP online, guna menjaga akuntabilitas dan mencegah potensi sengketa.

Lukman berharap perjanjian ini menjadi landasan nyata dalam peningkatan pelayanan publik, efisien, dan akuntabel, serta berkontribusi pada pendapatan negara.

“Saya minta pengawasan dari Direktorat Bandar Udara terus diperkuat dan PT Bandara Internasional Batam wajib memenuhi standar layanan sesuai regulasi pelayanan pengguna jasa yang berlaku,” kata Lukman.

Diketahui penandatanganan dilakukan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F Laisa; dan Direktur Utama PT Bandara Internasional Batam Annang Setia Budhi, disaksikan oleh Direktur Pengelola Kawasan Bandara BP Batam Kurnia Budi, dan Direktur Strategi dan Pengembangan Teknologi PT Angkasa Pura Indonesia Ferry Kusnowo serta jajaran di lingkungan Kemenhub pada Rabu (3/9), di Kantor Kemenhub, Jakarta.

slot online

Wamenham tanggapi sorotan PBB soal dugaan pelanggaran HAM saat demonstrasi

Wamenham tanggapi sorotan PBB soal dugaan pelanggaran HAM saat demonstrasi
Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto (tengah) didampingi Kakanwil Kemenham Sulsel Daniel Rumsowek (kiri) menjawab pertanyaan wartawan seusai membesuk korban demonstrasi rusuh Budi Haryanto di Rumah Sakit Primaya, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (4/9/2025).  ANTARA/Darwin Fatir.

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto menanggapi sorotan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) atas dugaan pelanggaran HAM dengan meminta penyelidikan usai demonstrasi berujung kerusuhan hingga menimbulkan korban jiwa dalam sepekan terakhir.

“Kita sedang melakukan itu (selidiki) dan kami ingin memastikan bahwa tanpa ada permintaan dari PBB pun, kami sudah melakukan upaya-upaya tersebut,” kata Wamenham Mugiyanto kepada wartawan usai membesuk Budi Haryanto, seorang korban kerusuhan, di Rumah Sakit Primaya, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis.

Ia menegaskan sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memastikan bilamana ada persoalan kekerasan maupun pelanggaran hak asasi manusia, dan pemerintah sudah turun.

“Saya pikir yang terjadi di Jakarta sudah (ditangani), terutama yang misalnya kasus meninggalnya saudara Affan. Itu sudah diselidiki secara terbuka, secara onlinelive, dan Kementerian Hak Asasi Manusia ikut memantau,” ujarnya.

Selain itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga turut memantau perkembangan, terutama dua pelaku utama dari aparat kepolisian yang menabrak dan melindas Affan Kurniawan, pengendara ojek daring, telah dijatuhi sanksi berat dari institusinya

“Saya pikir putusan sudah diberikan, putusan etik, sudah diberhentikan. Saya pikir dalam hal itu kita sudah menjalankan apa yang harus dilakukan,” tuturnya mantan aktivis 98 ini.

Mengenai permintaan PBB soal adanya dugaan tindakan kekerasan hingga pelanggaran HAM saat unjuk rasa di Jakarta dan berbagai tempat di Indonesia sejak 25-30 Agustus 2025, Mugiyanto menegaskan pemerintah menjunjung tinggi HAM.

“Tadi sudah saya sampaikan, tanpa diminta PBB pun, kami sebagai negara, pemerintah Indonesia sebagai pemerintah yang menghormati hak asasi manusia, demokrasi. Karena demokrasi dan hak asasi manusia itu di Astacita pertama dari Presiden Prabowo, kami sudah menjalankan,” ucapnya.

Kementerian HAM pun siap mendatangi Kantor PBB di Jenewa apabila diperlukan memberikan penjelasan terkait penanganan dan penerapan HAM di Indonesia.

“Kalau dirasa perlu, kami nanti akan datang ke Jenewa, ke Sidang Dewan HAM PBB pada akhir bulan ini. Nanti kami akan menjelaskan secara langsung hal-hal yang sudah kami lakukan,” katanya.

“Tanpa menunggu, kami sebagai negara demokratis, sebagai negara yang sudah meratifikasi hampir semua instrumen HAM internasional utama. Kita sudah ratifikasi,” tuturnya lagi.

Mengenai penanganan pelanggaran HAM, mantan Ketua Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) ini mengemukakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan penindakan bagi pelakunya sesuai perjanjian ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights).

“Jadi, Pak Presiden sudah sangat jelas dalam melakukan tindakan, terutama kepada aparat kepolisian untuk berpegangan pada ICCPR, Kovenan Hak Sipil dan Politik,” tambahnya.

Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM ini kembali menjelaskan dalam perjanjian ICCPR itu yang mengatur tentang jaminan kebebasan berekspresi, kebebasan bersuara, tapi harus dilakukan secara damai.

“Itu sudah dijamin oleh pemerintah, kita menghormati, kita melindungi. Yang dilakukan pemerintah hari ini kan, menangani, menindak yang memang melakukan pelanggaran hukum. Kalau hukum tidak ditegakkan, banyak korban berjatuhan, seperti Mas Budi ini dan korban lain yang meninggal,” katanya.

link slot gacor

Dua tewas akibat kebakaran di Kalideres, Ini penjelasan polisi

Tangkapan layar – Dua orang tewas dalam kebakaran rumah di kawasan Citra Garden 8, Kelurahan Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat, Kamis (4/9/2025). ANTARA/HO-Polres Jakbar

Kepolisian mengungkapkan bahwa kebakaran rumah di Perumahan Citra Garden 8 Kelurahan Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat, yang mengakibatkan dua orang tewas disebabkan arus pendek listrik (korsleting).

“Kebakaran dipicu ‘korsleting’ listrik dari lantai 1 rumah korban. Api dengan cepat menjalar ke lantai 2, tempat dua penghuni rumah berada,” kata Kapolsek Kalideres Kompol Arnold Julius Simanjuntak di Jakarta, Kamis.

Saat api menjalar cepat ke lantai 2 rumah itu, kedua korban, LA (50) dan TY (20) tak sempat menyelamatkan diri. “Diduga keduanya terjebak karena jendela rumah tertutup teralis besi, membuat jalan keluar tertutup,” ujarnya.

Seorang saksi yang merupakan tetangga korban mengaku sempat berusaha membangunkan penghuni rumah dengan melemparkan batu dan kayu setelah mendengar suara kaca pecah dan melihat kepulan asap di rumah tersebut.

“Namun, usahanya tak membuahkan hasil (kedua korban tewas terjebak),” kata Arnold.

Korban pertama, LA (50) ditemukan di dalam kamar lantai 2. Sedangkan korban kedua, TY (20) ditemukan di dekat tangga depan kamar korban pertama.

Usai proses pemadaman kebakaran, jasad kedua korban dievakuasi ke RS Polri Kramat Jati untuk kepentingan visum.

Dua orang tewas akibat kebakaran rumah di Perumahan Citra Garden 8, Kelurahan Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat, Kamis.

“Ditemukan dua korban (tewas) di lantai 2 rumah. Korban pertama di kamar mandi, atas nama Abun (50), korban kedua di kamar tidur, atas nama Arianto (20),” ujar Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat, Syarifudin.

Syarif mengatakan, warga sempat berupaya memadamkan api, namun api terlanjur menyebar.

“Warga sudah berusaha memadamkan dengan 5 tabung APAR, namun api sudah mulai menyebar. Korban ditemukan setelah petugas melakukan proses pendinginan,” ujar Syarif.

Syarif mengatakan, pihaknya mengerahkan 75 personel dengan 15 unit armada pemadam untuk memadamkan kebakaran yang melanda rumah dua lantai dengan luas sekitar 60 meter persegi (m2) itu.

Adapun kebakaran rumah mewah itu juga menyebabkan kerugian materiil senilai Rp305.640.000.

https://kingslot.it.com

BRIN: Orang Utan Tapanuli prioritas konservasi karena terancam punah

BRIN: Orang Utan Tapanuli prioritas konservasi karena terancam punah
Tangkapan layar – Peneliti Pusat Riset Zoologi Terapan BRIN Dr. Wanda Kuswanda dalam diskusi Belantara Foundation yang diikuti daring dari Jakarta, Kamis (4/9/2025) ANTARA/Prisca Triferna

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Dr. Wanda Kuswanda mengatakan Orang Utan Tapanuli (Pongo tapanuliensisperlu menjadi salah satu spesies prioritas yang dikonservasi karena menghadapi ancaman besar yang dapat menekan jumlah populasinya.

Dalam diskusi daring yang diadakan oleh Belantara Foundation yang diikuti dari Jakarta, Kamis, Peneliti Pusat Riset Zoologi Terapan BRIN Wanda menyampaikan Orang Utan Tapanuli adalah spesies orang utan tertua yang hanya bisa ditemui di lanskap Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara (Sumut).

Selain itu populasi dari Orang Utan Tapanuli di wilayah Batang Toru dengan luas 240-280 ribu hektare, kata dia, diperkirakan hanya tersisa sekitar 577-760 individu dalam kondisi habitat yang sudah terdegradasi dan meningkatkan potensi inbreeding atau perkawinan sedarah.

“Hal ini menjadikan Orang Utan Tapanuli salah satu spesies yang perlu dikonservasi secara prioritas,” katanya.

Ancaman lain yang dihadapi spesies kritis terancam punah menurut Daftar Merah IUCN itu adalah peningkatan aktivitas masyarakat di wilayah tersebut, dengan pertumbuhan manusia meningkat dalam lima tahun terakhir.

Kebanyakan sumber kehidupan masyarakat di wilayah itu yaitu bertani dan berkebun juga meningkatkan interaksi negatif, dengan warga menganggap mereka sebagai hama yang memakan hasil perkebunan.

Padahal, kata dia, sebagai penghuni asli wilayah tersebut, Orang Utan Tapanuli menghadapi fakta bahwa pakan mereka menurun akibat pembukaan lahan yang dilakukan manusia untuk perkebunan dan penebangan pohon yang menjadi sarang mereka karena adanya kebutuhan kayu.

Karena masih adanya pandangan orang utan sebagai hama bagi perkebunan tersebut, terjadi kegiatan pengusiran yang menyebabkan orang utan merasakan stres dan bahkan menyebabkan kematian.

Karena itu Wanda mendorong adanya upaya memastikan koeksistensi antara manusia dan orang utan di wilayah Batang Toru. Perlu dilakukan adanya restorasi habitat dan pengembangan koridor satwa sebagai area preservasi disertai pengawasan untuk meminimalisir degradasi lahan terutama di wilayah dengan izin Hak Guna Usaha (HGU).

Untuk masyarakat, yang saat ini berorientasi di pertanian dan perkebunan ke depannya bisa mengembangkan ekonomi alternatif seperti ekowisata, perikanan, dan jasa lingkungan atau bahkan lewat Program Perhutanan Sosial milik Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

Tidak hanya itu revitalisasi kearifan lokal dan budaya, kata dia, diperlukan terutama bagi generasi muda, untuk mengubah sudut pandang orang utan sebagai hama, meski mereka berperan penting dalam pelestarian ekosistem. Kemudian juga penguatan kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah.

Hal itu, kata Wanda, tidak dapat dicapai ketika manusia menganggap dirinya berada di atas makhluk hidup lain.

“Untuk mewujudkan koeksistensi ketika kita manusia, khususnya mungkin orang-orang di Sumatera Utara khususnya di Tapanuli, menyetarakan bahwa kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya bagi kita itu seimbang untuk memenuhi kebutuhan ekologi bagi orang utan,” jelasnya.

kera4d

Ketua FKBI meminta Komisi VI percepat revisi UU Perlindungan Konsumen

Ketua FKBI meminta Komisi VI percepat revisi UU Perlindungan Konsumen
Ilustrasi – Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) DKI Jakarta, Eka Efrianty Putri dalam kegiatan sosialisasi bertema “Produk Oplosan Emang Bikin Boncos: Perlindungan Konsumen dan HAM terabaikan”, di Balai Kota Jakarta, Senin (21/7/2025). ANTARA/Lia Wanadriani Santosa

Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi meminta kepada Komisi VI DPR RI, yang membidangi perdagangan, untuk mempercepat pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK).

“Meminta agar Komisi VI DPR mempercepat pembahasan revisi UU tentang Perlindungan Konsumen, sehingga bisa disahkan pada masa sidang 2025,” ujar Tulus dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Tulus menyampaikan salah satu isu yang harus diakomodasi dalam perubahan UU Perlindungan Konsumen adalah perlindungan konsumen untuk produk adiktif.

Oleh karena itu, Tulus berpandangan bahwa perubahan UU tersebut sangat mendesak untuk melindungi konsumen sebagai pelanggan.

“Selanjutnya, meminta agar konsumen dalam menyampaikan pendapat, keluhan, pengaduannya kepada pelaku usaha agar lebih terstruktur, kronologis, dan disertai bukti sah atau valid,” ujarnya pula.

Hal tersebut, kata dia lagi, juga meliputi konsumen yang me-review suatu produk, barang, dan jasa.

Lebih lanjut, Tulus menyoroti peran konsumen sebagai pilar terpenting dalam struktur dan sistem ekonomi nasional. Ia menegaskan, peran dan keberadaan konsumen tidak bisa dinegasikan oleh siapa pun.

Tulus meminta agar pemerintah selalu memperhatikan isu perlindungan konsumen dalam setiap kebijakan dan regulasi yang dibuatnya.

“Termasuk dalam menentukan kebijakan harga, khususnya untuk komoditas esensial, baik barang maupun jasa,” ujar Tulus pula.

Permintaan tersebut ia sampaikan ketika memperingati Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) yang jatuh pada 4 September. Pada 2025, kata dia lagi, Harpelnas bertema ‘think consumer’. Hari Pelanggan Nasional pertama kali dirayakan pada 2004 oleh Presiden Megawati Soekarno Putri.

Hari Pelanggan Nasional yang diperingati setiap 4 September menjadi momentum refleksi bagi seluruh lembaga pelayanan publik di Indonesia.

kas138

Golkar puji ketegasan Presiden Prabowo redam aksi ricuh saat demo

Golkar puji ketegasan Presiden Prabowo redam aksi ricuh saat demo
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi/am.

Partai Golkar memuji langkah Presiden Prabowo Subianto dalam meredam eskalasi aksi demonstrasi yang dalam beberapa hari terakhir menjalar ke sejumlah daerah dan berujung ricuh.

Wakil Ketua Umum Golkar Idrus Marham mengungkapkan berdasarkan pernyataan Ketua Umum (Ketum) Golkar Bahlil Lahadalia, langkah Presiden menunjukkan ketegasan sekaligus keberpihakan pada kebenaran, di mana dalam negara demokrasi, aksi demonstrasi merupakan suatu keniscayaan.

“Yang dilakukan Presiden Prabowo adalah jalan yang benar. Beliau tidak hanya tegas, tetapi juga adil dan memperhatikan aspirasi rakyat,” ucap Idrus dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Maka dari itu, dirinya menilai sikap Presiden patut diapresiasi karena mengedepankan persatuan nasional dan kepentingan bangsa.

Sejak awal terpilih menjadi Presiden, kata dia, Prabowo sudah mengingatkan bahwa negara harus dijaga dan dirawat bersama karena Indonesia merupakan satu rumah besar.

Beberapa waktu lalu, disebutkan bahwa Presiden pun sempat mengundang 16 organisasi masyarakat (ormas) Islam ke kediamannya di Hambalang, Jawa Barat.

Pertemuan itu juga dihadiri para pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta ketua umum partai politik yang memiliki kursi di DPR.

Dalam forum tersebut, Prabowo menegaskan pemerintah menghormati kebebasan menyampaikan pendapat, namun menekankan aspirasi harus disampaikan dengan cara yang damai.

Selain itu dikatakan pula oleh Presiden bahwa negara menghormati dan terbuka terhadap aspirasi murni dari masyarakat, tetapi negara juga berkewajiban menjaga ketertiban umum dan melindungi rakyat dari tindakan anarkistis.

Idrus berpendapat langkah Presiden memerintahkan Polri memproses aparat yang bersalah merupakan cerminan keberanian menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

“Tegas ke dalam dan keluar, tegas ke atas dan ke bawah, ini yang kita butuhkan, seorang pemimpin yang adil. Kalau rakyat salah, diproses, kalau aparat salah, juga harus diproses,” tuturnya.

Maka dari itu, dirinya menekankan tidak ada yang kebal hukum, sebagai wujud negara hukum. Ia pun kembali mengingatkan demonstrasi seharusnya menjadi saluran sehat bagi demokrasi, bukan ajang kerusuhan.

Dengan demikian, dia berharap seluruh pihak tidak terjebak dalam politik adu domba lantaran persatuan bangsa jauh lebih penting daripada kepentingan kelompok.

Idrus menegaskan Golkar berdiri tegak mendukung setiap langkah Presiden yang berorientasi pada kepentingan rakyat dan bangsa sesuai instruksi Ketum Golkar.

Dengan dukungan politik dan moral dari partai besar serta berbagai tokoh masyarakat, langkah Presiden Prabowo dinilai sebagai upaya strategis meredam eskalasi sekaligus menjaga kepercayaan publik.

“Indonesia ini besar, jangan sampai terbelah, sehingga kita semua harus ikut menjaga karena kita hidup dalam satu rumah besar bernama Indonesia. Mari ikuti keteladanan Presiden yang tegas tapi juga terbuka, keras tapi juga adil,” ucap Idrus menjelaskan arahan Ketum Golkar.

kas138