Mereka hadir di istana pada pukul 13.00 WIB secara bersamaan dalam satu mobil.
“Nggak sengaja memang kita dari kantor sama-sama. Udah ya,” kata Sri Mulyani kepada wartawan.
Namun ia belum mau menjawab pertanyaan lebih lanjut dari wartawan terkait acara maupun isu pembentukan Badan Penerimaan Negara.
Diketahui pada hari ini Jokowi mengundang seluruh Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju, untuk makan siang bersama. Selain itu Jokowi juga mengundang berbagai kepala lembaga.
Dari pantauan CNBC Indonesia, para menteri yang sudah hadir seperti Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Perekonomian Airlangga, Mendikburistek Nadiem, Menko Koperasi UKM Teten Masduki, Menlu Retno Marsudi.
Hadir juga Kepala KSP Meoldoko, Ketua Wantimpres Wiranto, Wamen BUMN Kartiko, Menteri, Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menkeu Sri Mulyani, Wamenkeu Thomas Djiwandono, Menkominfo Budi Arie Setiadi.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan dalam acara ini akan dihadiri seluruh Menteri dan Wakil Menteti.
“Acara makan siang bersama,” kata Airlangga.
Ia juta mengungkapkan pesan terakhir kepada pemerintahan Jokowi. “Alhamdulillah seluruh rintangan berhasil dilalui dan leadership pak Jokowi luar biasa. Kita melampaui berbagai krisis waktu Covid,” terangnya
Pada 1 Oktober, Iran meluncurkan hampir 200 rudal balistik ke Israel sebagai respons atas pembunuhan para pemimpin Hamas dan Hizbullah serta seorang jenderal Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) bulan lalu.
Sejak saat itu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengancam akan memberikan respons yang ‘mematikan, akurat, dan mengejutkan’ terhadap Iran. Bahkan ada juga pejabat Israel telah menyerukan serangan yang menghancurkan terhadap infrastruktur energi Iran, termasuk fasilitas nuklir.
Sumber mengatakan kepada ABC News bahwa Netanyahu telah memberikan keputusannya untuk menyerang. Namun tidak dijabarkan fasilitas Iran apakah yang akan menjadi titik serangan Tel Aviv.
“Netanyahu telah menyetujui serangkaian target tersebut. Belum ada jadwal yang diputuskan untuk serangan balasan tersebut,” ungkap sumber itu sebagaimana juga dikutip Russia Today.
Awal minggu ini, Washington Post melaporkan bahwa Netanyahu telah berjanji kepada Presiden AS Joe Biden bahwa Israel hanya akan menyerang target militer Iran sebagai tanggapannya.
Itu terjadi setelah Biden mendesak pemimpin Israel itu untuk menahan diri dari menyerang infrastruktur minyak atau nuklir Teheran.
Sementara itu, Teheran telah mendesak negara Yahudi itu untuk menahan diri dari mengambil langkah-langkah eskalasi yang tidak proporsional lebih lanjut.
Pada Rabu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memperingatkan kepala PBB Antonio Guterres bahwa Iran akan memberikan tanggapan yang ‘tegas dan penuh penyesalan’ jika Israel memilih untuk menyerang negara itu sebagai balasan atas serangan rudal 1 Oktober.
Dalam panggilan telepon dengan sekretaris jenderal PBB, Araghchi menyatakan bahwa, sementara Iran telah melakukan upaya habis-habisan untuk melindungi perdamaian dan keamanan kawasan.
Di sisi lain, Teheran juga mengklaim tetap ‘sepenuhnya siap’ untuk menanggapi setiap ‘petualangan’ Israel.
Ia meminta Guterres untuk menggunakan sumber daya PBB untuk ‘menghentikan kejahatan dan agresi rezim Israel dan untuk mengirim bantuan kemanusiaan ke Lebanon dan Gaza’.
Hingga pukul 11:30 WIB, IHSG naik tipis 0,01% ke posisi 7.735,97. Penguatan IHSG cenderung terpangkas di akhir sesi I hari ini setelah sempat melesat hingga mendekati level psikologis 7.800.
Nilai transaksi indeks pada sesi I hari ini sudah mencapai sekitar Rp 5,5 triliun dengan melibatkan 13,8 miliar saham yang berpindah tangan sebanyak 751.408 kali. Sebanyak 264 saham terapresiasi, 259 saham terdepresiasi, dan 261 saham cenderung stagnan.
Secara sektoral, sektor kesehatan menjadi penekan IHSG yakni mencapai 1,12%. Namun, sektor konsumer primer menjadi penahan koreksi IHSG yakni sebesar 0,93%.
Sementara itu dari sisi saham, emiten telekomunikasi PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) dan emiten konsumer PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) menjadi penyokong IHSG yakni masing-masing 2,3 dan 2,1 indeks poin.
Namun, saham perbankan Himbara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) dan saham konglomerasi Prajogo Pangestu PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) menjadi penekan IHSG masing-masing 4,5 dan 2,8 indeks poin.
Berikut daftar saham yang menjadi penyokong atau movers IHSG pada sesi I hari ini.
Pergerakan IHSG di akhir pekan ini dipenuhi oleh kabar penting dari luar negeri. Mulai dari bank sentral Eropa (European Central Bank/ECB) yang memangkas suku bunga dan data tenaga kerja AS.
Semalam, ECB memangkas suku bunga untuk ketiga kalinya tahun ini, menyatakan bahwa inflasi di Zona Euro semakin terkendali meskipun prospek ekonomi blok tersebut semakin memburuk.
Pemotongan suku bunga berturut-turut untuk pertama kalinya dalam 13 tahun ini menandai pergeseran fokus ECB dari upaya menurunkan inflasi ke perlindungan pertumbuhan ekonomi, yang tertinggal jauh di belakang Amerika Serikat selama dua tahun terakhir.
“Kami percaya proses disinflasi berjalan dengan baik dan semua informasi yang kami terima dalam lima minggu terakhir mengarah ke arah yang sama – lebih rendah,” kata Presiden ECB, Christine Lagarde dalam konferensi pers.
Lagarde tidak memberikan petunjuk tentang langkah-langkah selanjutnya, tetapi empat sumber yang dekat dengan masalah ini mengatakan kepada Reuters bahwa pemangkasan keempat kemungkinan akan terjadi pada Desember kecuali jika data ekonomi atau inflasi berubah dalam beberapa minggu mendatang.
Sedangkan di AS semalam, data klaim pengangguran turun sebanyak 19.000 pada pekan yang berakhir 12 Oktober, menandai penurunan terbesar dalam tiga bulan setelah mencapai puncak tertinggi dalam 14 bulan pada pekan sebelumnya.
Total klaim turun menjadi 241.000, jauh di bawah ekspektasi pasar sebesar 260.000. Penurunan ini terjadi setelah lonjakan klaim pada pekan sebelumnya, yang sebagian besar disebabkan oleh gangguan akibat Badai Helene dan Milton.
Meskipun terjadi penurunan, klaim tetap jauh lebih tinggi dari rata-rata yang terlihat awal tahun ini, mencerminkan pelemahan pasar tenaga kerja AS sejak mencapai puncaknya pasca pandemi.
Namun, dia menegaskan, tidak akan ada aksi demonstrasi selama menjelang pelantikan pemerintahan baru pada tanggal 20 Oktober 2024 besok.
“KSPI dan Partai Buruh menyatakan tidak ada aksi. Tidak ada aksi sampai dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober 2024,” kata Said Iqbal dalam Konferensi Pers yang dilakukan secara daring, Jumat (18/10/2024).
Aksi demonstrasi, katanya, akan digelar secara serempak dan bergelombang selama satu pekan, yakni mulai tanggal 24-31 Oktober 2024, dan diikuti oleh ratusan ribu buruh di seluruh wilayah Indonesia, 38 Provinsi dan 350 Kabupaten/Kota.
“Aksi ini (dilakukan) di setiap daerah, ada yang serempak, (namun) ada juga yang bergelombang. Misal tanggal 24 Oktober akan dimulai dari Jakarta di Istana, maka ribuan buruh akan turun di Istana tanggal 24 Oktober. Kemudian tanggal 25 Oktober, buruh Jawa Barat dan buruh Kepulauan Riau, Batam khususnya. Terus tanggal 26 Oktober, kecuali Sabtu dan Minggu,” ucapnya.
Tuntutan Buruh
Adapun untuk tuntutan aksinya, Said Iqbal menegaskan serikat pekerja meminta agar penetapan kenaikan Upah Minimum Tahun 2025 tidak menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. Dia meminta agar kenaikan Upah Minimum Tahun 2025 ialah sebesar 8-10%.
“Tidak menggunakan PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. Karena Partai Buruh, KSPI, KSPSI AGN, FSPMI dan semua serikat buruh sudah mengajukan judicial review atau uji materil terhadap UU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang menjadi dasar cantolan PP Nomor 51 Tahun 2023 tersebut. Itu sedang digugat, masa sedang digugat (tapi tetap) dipakai. Karena itu, serikat pekerja menolak penggunaan PP Nomor 51 Tahun 2023 dalam dasar penetapan Upah Minimum 2025,” terang dia.
Adapun dasar perhitungan kenaikan tersebut adalah, pertama, inflasi tahun 2025 yang diperkirakan sebesar 2,5% dan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,2%.
Jika dijumlahkan, maka inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan angka 7,7%. Selain itu, di kawasan industri, pada tahun 2024, buruh mengalami “nombok” atau tambahan biaya hidup, bukan kenaikan upah.
Sebagai contoh, inflasi di kawasan industri, terutama di Jabotabek, tercatat 2,8%, sementara kenaikan upah hanya 1,58%. Artinya, buruh harus nombok sekitar 1,3% (selisih antara inflasi 2,8% dan kenaikan upah 1,58%). Dengan demikian, angka 8% sangat logis, yaitu berasal dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi ditambah faktor “nombok” sebesar 1,3%.
Kedua, ada faktor disparitas upah yang juga menjadi perhatian. Di wilayah-wilayah yang berbatasan, kesenjangan upah atau disparitas masih tinggi. Misalnya, upah di Karawang lebih tinggi dibandingkan di Purwakarta, dan upah di Purwakarta lebih tinggi dibandingkan di Subang. Untuk mengatasi kesenjangan ini, ditambahkan angka disparitas sebesar 2%.
Selain itu, KSPI dan Partai Buruh menilai konsep batas bawah dan batas atas dalam PP ini tidak masuk akal dan tidak ada dalam undang-undang sebelumnya, termasuk yang diatur dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Rumus yang dibuat BPS dan Kemenaker dianggap menyesatkan publik dan memperburuk kesejahteraan masyarakat.
Said Iqbal menegaskan, daya beli buruh telah menurun dalam lima tahun terakhir. Litbang KSPI dan Partai Buruh menemukan bahwa dalam periode tersebut, upah riil buruh turun 30%. Artinya, daya beli buruh juga menurun 30%. Selama tiga tahun terakhir, kenaikan upah bahkan nol persen, dan dalam dua tahun terakhir kenaikan upah berada di bawah angka inflasi, yang otomatis menggerus nilai upah riil buruh.
Dalam lima bulan terakhir 2024, terjadi deflasi yang menunjukkan penurunan daya beli masyarakat. Di kalangan menengah atas, deflasi berarti masyarakat sudah menghabiskan tabungan mereka untuk kebutuhan dasar, sehingga mengurangi konsumsi barang sekunder dan tersier. Di kalangan menengah bawah, termasuk buruh, petani, nelayan, dan pekerja lainnya, deflasi terjadi karena pendapatan yang stagnan dan harga barang yang tetap naik, memperparah penurunan daya beli.
Melalui prospektusnya, Lingkar Mulia Indah berencana untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dengan menyerap 4.900.240.527 saham baru emiten toko fisik dan daring ini dengan harga pelaksanaan Rp460 per lembar.
Dengan begitu, pemilik grup Djarum tersebut perlu mengeluarkan kocek sebesar Rp2,254 triliun. Setelah private placement, jumlah modal ditempatkan dan modal disetornya ke BELI akan meningkat menjadi Rp32,027 triliun.
Mengingatkan kembali, Berdasarkan data prospektus IPO BELI, Michael Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono menguasai 88,22% saham Blibli secara tidak langsung sebelum IPO dilaksanakan. Kepemilikan tersebut setara dengan 88,84 miliar saham di perusahaan.
Setelah IPO, jumlah saham keduanya tetap sama, namun secara porsi terdilusi menjadi 75%, akibat penerbitan 17,77 miliar (15%) saham baru.
Robert dan Bambang masing-masing memiliki 51% dan 49% saham di PT Lingkarmulia Indah yang memiliki 89,61% saham di PT Global Digital Prima. Perusahaan yang disebut terakhir menguasai 99,99% saham di PT Global Investama Andalan yang merupakan pengendali Blibli dan menguasai 98,46% saham perusahaan secara langsung sebelum IPO.
Melalui pengacaranya, Junaidi Tirtanata. Haji Isam membantah keterlibatannya di dalam perkara gratifikasi Sahbirin Noor. Junaidi pun meminta asas praduga tak bersalah dikedepankan dalam kasus suap Sahbirin Noor.
“Kami prihatin atas kasus yang menimpa Pak Sahbirin, namun saya tegaskan bahwa Haji Isam tidak memiliki hubungan ataupun kepentingan terhadap perkara yang sedang ditangani KPK. Lagi pula prosesnya masih berjalan dan belum ada bukti bahwa Pak Sahbirin terlibat. Mari kita junjung tinggi asas praduga tak bersalah,” kata Junaidi dalam keterangan resmi, dikutip dari Detikcom, Jumat (11/10/2024).
Junaidi menjelaskan kasus suap Sahbirin Noor merupakan murni perbuatannya pribadi selaku pejabat di Kalimantan Selatan. Dia mengatakan Haji Isam tidak memiliki kepentingan bisnis apa pun dengan kasus yang kini sedang diusut KPK.
Dia pun memastikan kliennya juga menghormati proses hukum yang berjalan di KPK. Haji Isam, menurut Junaidi, mendukung langkah penegakan hukum yang menjadi wewenang KPK.
“Kami percaya KPK akan bertindak secara profesional dan berdasarkan bukti yang ada, dan kami sepenuhnya mendukung upaya penegakan hukum yang transparan serta terukur,” tegasnya.
Dia pun berharap media memberitakan kasus ini secara objektif dan tidak mengaitkan nama pihak lain yang tidak relevan dengan perkara ini.
Hashim Djojohadikusumo. Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo yang juga merupakan Ketua Satgas Perumahan akan menyiapkan Kementerian Perumahan. Instansi ini sebelumnya dilebur di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Kementerian Pekerjaan Umum.
“Nomenklaturnya bagaimana, apakah Kementerian Perumahan dan Pengembangan Wilayah atau Perumahan Rakyat itu gimana nanti,” ungkap Hashim dikutip Rabu (9/10/2024).
Kementerian ini akan merealisasikan pembangunan 1 juta unit rumah per tahun. Saat ini setidaknya ada 10,7 juta orang yang masih antri untuk memiliki rumah melalui Bank BTN, dan 27 juta keluarga sudah memiliki rumah namun sebatas Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH.
“Jadi 37 juta keluarga menunggu rumah layak huni. So, ini kesempatan dunia usaha, ini program dan saya berbangga menjadi Ketua Satgas, saya tidak ada kepentingan di sini,” tegasnya.
Hashim menuturkan, melalui Kementerian Perumahan, Prabowo menargetkan untuk membangun 2 juta unit rumah per tahunnya di pedesaan yang dikhususkan untuk diurus oleh UMKM, BUMDes, hingga Koperasi. Sedangkan di perkotaan targetnya 1 juta unit apartemen tiap tahun untuk para pengembang besar.
“Jadi kawan-kawan di bidang Kadin Perumahan sangat cerah. Industri-industri yang menunjang perumahan, alumunium, besi baja, semen, kayu, ini semua akan menjadi pemasok supplier, ini jadi multiplier efeknya,” ucap Hashim.
Kementerian ini ia pastikan juga akan mengkonsepkan stimulus supaya pengembang lebih giat membangun rumah-rumah yang terjangkau bagi masyarakat. Sebab, penduduk Indonesia kini enggan memiliki anak karena sulit memiliki rumah.
“Karena ada data yang menunjukkan di antara Gen Z dan Milenial, populasi anak-anak itu berkurang dari anak-anak Gen Z, Milenial, Middle Class, tidak mau punya anak kecenderungannya karena perumahan apalagi di kota tidak terjangkau terlalu mahal,” tegasnya.
Kementerian Penerimaan Negara
Kedua adalah Kementerian Penerimaan Negara atau yang sebelumnya direncanakan bernama Badan Penerimaan Negara. Instansi yang menjadi pecahan dari Kementerian Keuangan, khusus mengejar pajak, bea cukai dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Hashim mengatakan, target Kementerian Penerimaan Negara itu bukanlah hal yang tidak realistis Tim Prabowo mengaku sudah mendapatkan masukan dari Bank Dunia atau World Bank, termasuk mengejar target rasio pajak menjadi 23% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Strategi utama yang akan ditetapkan Kementerian Penerimaan Negara ialah dengan menegakkan hukum supaya setoran penerimaan pajak dipenuhi seluruh wajib pajak, sehingga tidak lagi ada kebocoran-kebocoran dari sumber-sumber penerimaan negara.
Dengan penegakan aturan di bidang perpajakan, ia memastikan Indonesia akan bisa melampaui rasio penerimaan perpajakan di Kamboja yang sudah sebesar 18% dan bahkan Vietnam yang telah mencapai 23% dari produk domestik bruto (PDB) nya.
“Karena penegakan aturan di Indonesia belum maksimal. Di Kamboja lebih maksimal, di Vietnam apalagi. So waktu itu World Bank ketemu tim saya mengatakan tidak ada alasan anda tidak akan reach Kamboja dan Vietnam,” ucap Hashim.
“It’s the matter of time and will, Cara-caranya ada pakai AI pakai IT dan kita akan capai 23%, kita akan tunjukkan kepada anda, Bank Dunia siap sedia bantu kita capai 18%, capai 23% kita tutup kebocoran-kebocoran dengan tidak menambah tarif pajak,” tegasnya.
“Upaya kami membantu pemerintah melalui penegakan hukum sesuai kewenangan kami,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar dihubungi, Kamis, (10/10/2024).
Harli menyebut Kejaksaan Agung saat ini tengah melakukan penyidikan terkait kasus korupsi tata kelola sawit 2005-2024. Dalam perkara tersebut, Kejagung telah melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 3 Oktober 2024.
Harli menyebut dalam perkara itu, Kejagung menduga telah terjadi penguasaan kawasan hutan secara melawan hukum untuk perkebunan kelapa sawit. Penyerobotan itu, kata dia, diduga menyebabkan kerugian keuangan dan ekonomi negara.
Meski demikian, Harli belum membeberkan potensi kerugian negara dalam perkara ini. Kejagung juga belum menetapkan tersangka. “Belum ada, penyidikannya masih baru dilakukan,” kata dia.
Tindakan penyerobotan lahan hutan untuk perkebunan kelapa sawit diduga menjadi salah satu sumber kebocoran penerimaan negara Rp 300 triliun. Kehilangan potensi penerimaan negara ini, sebelumnya diungkapkan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, sekaligus adik Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo.
Hashim menyebut Prabowo akan mengejar potensi penerimaan negara yang hilang itu. Prabowo, kata dia, sudah memegang daftar 300 pengusaha ‘nakal’ ini. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pengusaha itu diduga bergerak di sektor sawit.
Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi menyebut dugaan hilangnya potensi penerimaan negara yang disebut Hashim berasal dari audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dalam audit itu, BPKP menemukan 4 sumber potensi penerimaan negara di sektor sawit yang hilang.
Jodi menyebut potensi penerimaan itu berasal di antaranya dari denda administrasi terkait dengan pelanggaran pemenuhan kewajiban plasma dan sawit dalam kawasan hutan. Selain itu, potensi penerimaan juga berasal dari ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dari sektor ini.
Kronologi pernyataan ini bermula atas pernyataan Lee yang menyinggung kerja paksa pada sektor pertambangan mineral, termasuk nikel, kobalt, tembaga hingga timah.
Awalnya, Lee mengungkapkan, bahwa tren mempekerjakan paksa dan jumlah pekerja anak semakin meningkat khususnya di negara Republik Demokratik Kongo, Zambia, Zimbabwe, dan Bolivia. Tren titu diklaim, bahwa anak-anak menjadi pekerja baik di wilayah pertambangan skala kecil hingga skala besar untuk menangani mineral yang termasuk di dalamnya ada zat-zat beracun.
“Tren kedua yang ingin saya soroti adalah meningkatnya jumlah mineral penting yang diproduksi dengan pekerja anak atau pekerja paksa. Sekarang ada 12 dalam daftar tersebut. Anak-anak di Republik Demokratik Kongo, Zambia, Zimbabwe, dan Bolivia menambang mineral penting seperti kobalt, tembaga, litium, mangan, tantalum, timah, tungsten, dan seng,” ujarnya dikutip dari laman resmi U.S. Department of State, dikutip Rabu (9/10/2024).
“Mereka bekerja keras di pertambangan skala kecil dan artisanal yang tidak diatur dengan baik, melakukan tugas-tugas berbahaya seperti menggali terowongan, membawa beban berat, dan menangani zat-zat beracun,” imbuhnya.
Tidak terlepas dari negara yang disebutkan, salah satu negara yang juga merupakan negara penghasil produk tambang seperti China, disinggung oleh Lee karena melakukan praktik kerja paksa sekaligus dituding melakukan pencemaran rantai pasok mineral dalam proses produksi tambangnya.
China, lanjut Lee, menjadi negara yang mencemari rantai pasokan mineral penting termasuk aluminium dan polisilikon. “Kerja paksa mencemari rantai pasokan mineral penting lainnya, termasuk aluminium dan polisilikon dari Tiongkok,” kata Lee.
Indonesia dituding
Dalam catatan Lee, Indonesia juga termasuk negara yang menyumbang tren peningkatan kerja paksa khususnya pada produk nikel yang diolah di Indonesia.
Memang, Pemerintah RI sering kali mengklaim bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah cadangan nikel terbesar di dunia. Dengan melimpahnya jumlah cadangan tersebut, Pemerintah RI mengambil langkah kebijakan untuk melakukan hilirisasi atau pengolahan dan pemurnian nikel dalam negeri sejak tahun 2020 lalu, sebelum bisa mengekspor ke negara lain.
“Kerja paksa mencemari rantai pasokan mineral penting lainnya, termasuk aluminium dan polisilikon dari Tiongkok, nikel dari Indonesia, dan lagi-lagi kobalt, tantalum, dan timah dari DRC (Republik Demokrasi Kongo),” kata Lee.
Tidak hanya dituding melakukan kerja paksa, Lee juga mengatakan bahwa Indonesia sama dengan negara China dan Kongo yang juga melakukan pelanggaran seperti melakukan lembur berlebihan dan tidak sukarela, pekerjaan tidak aman, upah menunggak, denda, pemecatan, ancaman kekerasan, hingga jeratan utang.
“Pekerja menghadapi pelanggaran seperti lembur yang berlebihan dan tidak sukarela, pekerjaan yang tidak aman, upah yang tidak dibayar, denda, pemecatan, ancaman kekerasan, dan jeratan utang,” tambahnya.
Dia menilai tren peningkatan kerja paksa di berbagai negara termasuk Indonesia itu, turut disebabkan dari peningkatan kebutuhan dunia akan sumber energi terbarukan yang beberapa bahan dasarnya merupakan hasil pertambangan mineral.
“Bagaimana kita menyeimbangkan kebutuhan mendesak kita akan energi bersih dengan keharusan untuk melindungi pekerja yang rentan? Dapatkah kita memastikan bahwa jalan kita menuju masa depan yang lebih berkelanjutan tidak diaspal dengan eksploitasi tenaga kerja?,” kata dia.
Solusi ditawarkan
Dengan adanya kebutuhan dunia yang saat ini mengarah pada energi bersih, Lee menilai seluruh dunia harus turut serta mempertimbangkan perlindungan pekerja. Hal tersebut dinilai bisa dilakukan dengan menegakkan ketentuan perdagangan dan mematuhi pada hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh para pekerja.
“Dan kita harus berkoordinasi dengan negara-negara yang berpikiran sama untuk memastikan bahwa kita tidak terisolasi dalam pekerjaan ini,” tandasnya.
Namun, ukurannya lebih besar dengan mengusung tampilan 6,7-inci beresolusi FHD+ dengan panel Super AMOLED.
Tiga kamera utamanya masing-masing memiliki kualitas 50MP (main), 5MP (ultrawide), dan 2MP (macro). Adapun kamera depannya mengandalkan kualitas 13MP untuk selfie dan video call.
Di sisi samping ada tombol fisik untuk power on/off, serta penyetelan volume up/down.
Peningkatan paling signifikan tampak pada komitmen Samsung memberikan update software Android dan tambalan keamanan hingga 6 tahun. Ini adalah kali pertama Samsung memberikan update software hingga 6 tahun untuk ponsel murahnya.
Saat pertama kali dibeli, ponsel ini dibenamkan sistem operasi Android 14 dengan antarmuka One UI 6.1. Dapur pacunya ditenagai Exynos 1330 untuk pasar Eropa. Namun, di India dan Thailand digadang-gadang akan menyematkan Dimensity 6300.
Galaxy A16 5G kini juga sudah lebih tipis dengan ketebalan 7.9mm, namun pengguna sudah tak bisa menerima slot headphone jack 3.5mm.
Penyimpanannya 128GB dipadankan dengan RAM 4GB. Pengguna bisa menambah kapasitas penyimpanan eksternal dengan microSD hingga 1.5TB.
Spesifikasi lainnya mencakup ketahanan air dan debu IP54, baterai berkapasitas 5.000 mAh, serta kemampuan pengisian daya 25W.
Galaxy A16 5G hadir dalam tiga varian warna. Masing-masing Midnight Blue, Turquoise, dan Gray. Perangkat ini terdaftar dengan harga 249 euro (Rp 4,2 jutaan) di Samsung Prancis dan diperkirakan akan segera meluncur ke negara-negara lain dalam waktu dekat.
