“Saya ingin menegaskan kembali bahwa Pemerintah Kota Jakarta Utara terbuka dan siap berkolaborasi dengan Hipmi Jakarta Utara dalam menggerakkan perekonomian dan berbuat untuk masyarakat,” kata dia di Jakarta, Jumat.
Hendra mengatakan, membangun kota Jakarta Utara tidak mungkin dilakukan sendiri tapi perlu kolaborasi, kordinasi, semangat dan tenaga muda dari rekan-rekan sekalian.
Ia menilai Hipmi tidak hanya hadir sebagai organisasi wirausaha muda, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah yang berkomitmen untuk turun langsung dan memberikan solusi nyata di masyarakat.
Hipmi merupakan laboratorium kepemimpinan nyata yang tidak hanya menumbuhkan semangat kewirausahaan, tetapi juga membentuk pola pikir, eksekusi dan kolaborasi.
“Karena hari ini, Jakarta tidak hanya membutuhkan pemimpin muda yang bisa berpikir besar tetapi juga yang sanggup turun ke lapangan dan bekerja nyata,” kata dia.
Dia mengapresiasi program yang sudah diselenggarakan Hipmi di Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Utara pada 8 Juli 2025 dengan menghadirkan kegiatan tebus murah sembako, pemeriksaan kesehatan gratis dan Makan Siang Bergizi Gratis (MBG) serta kelas inspiratif dan literasi anak muda.
“Semua kegiatan ini selaras dengan visi kami di Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara membangun kota yang inklusif, sehat, cerdas dan berbudaya melalui kolaborasi lintas sektor,” kata dia.
Tanpa konfirmasi resmi, pesan itu langsung ia bagikan ke teman-temannya. Dalam hitungan menit, kabar itu menjalar ke grup WhatsApp, memicu gelombang kecemasan yang tak kasatmata, seperti virus digital yang menyusup tanpa permisi.
Ribuan kilometer jauhnya, di Tokyo, seorang ibu menahan tangis ketika anaknya menolak vaksin setelah membaca rumor di internet. Di Brasil, petugas kesehatan berjuang keras melawan kabar bohong yang lebih cepat menyebar dibandingkan informasi resmi. Seolah dunia kini menghadapi dua pandemi sekaligus: satu di tubuh manusia, satu lagi di ruang digital.
Inilah wajah era digital, informasi menembus batas negara, melintasi zona waktu, dan menggulung generasi tanpa henti. Media sosial, aplikasi pesan instan, dan portal daring membuat berita berlari secepat cahaya. Namun, di balik kecepatan itu tersimpan bahaya “hoaks” atau kabar yang menyesatkan dan mampu mengubah keputusan penting, bahkan menyangkut hidup atau mati.
Pandemi COVID-19 memperlihatkan dampak paling nyata. Hoaks tentang obat, vaksin, hingga protokol kesehatan beredar luas, mengacaukan opini publik dari Eropa hingga Amerika Latin. Di Ukraina dan Rusia, propaganda digital bahkan menggeser arah politik dunia. Semua ini mengingatkan kita pada satu hal penting bahwa kebenaran kini menjadi barang langka, rapuh, dan mudah diretas oleh kepentingan sesaat.
Jurnalisme berbasis verifikasi pun tampil sebagai benteng utama. Di tengah laju kabar yang tak terbendung, pers berperan sebagai mercusuar, menuntun masyarakat agar tetap berpijak pada fakta, menahan arus tipuan digital yang melaju lebih cepat dari kemampuan kita memeriksanya.
Tantangan
Suasana aula Gedung Pemerintahan Kota (Pemkot) Mataram siang itu riuh oleh suara laptop dan ponsel. Puluhan peserta bimbingan teknis (bimtek) literasi keamanan siber duduk serius, menatap layar, mencatat setiap arahan narasumber. Di tengah derasnya arus informasi digital, forum ini ibarat benteng kecil yang melindungi warga dari gelombang hoaks.
Di Indonesia, hoaks tak lagi pandang bulu. Politik, kesehatan, pangan, hingga bencana alam menjadi sasaran empuk. Menurut Kementerian Komunikasi dan Digital, ribuan konten palsu muncul setiap tahun, menimbulkan keresahan sosial, memicu konflik horisontal, bahkan menggerus kepercayaan publik terhadap institusi.
Nusa Tenggara Barat (NTB), yang selama ini dikenal sebagai destinasi wisata, ternyata juga berada di garis depan pertempuran digital. Deputi Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsda TNI Ekodono Indarto, menegaskan bahwa aktivitas digital NTB termasuk yang tertinggi di Indonesia bagian tengah.
“NTB bukan hanya pusat pertumbuhan ekonomi. Wilayah ini juga benteng kedaulatan digital nasional,” ujarnya tegas dalam bimtek literasi keamanan siber, 11 September 2025.
Marsda Ekodono mengingatkan bahwa hoaks bukan sekadar kabar salah, melainkan ancaman serius. Menurutnya, melindungi data pribadi, keluarga, dan lingkungan adalah kunci. “Jika dipahami dengan baik, kebocoran data bisa dicegah demi keamanan nasional,” katanya sembari menyampaikan amanat Presiden Prabowo Subianto tentang pentingnya tata kelola digital yang transparan dan efektif.
Para peserta menyimak serius. Ada Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN, Brigjen TNI Berty BW Sumakud; Dirjen Komunikasi Publik dan Media Kemenkomdigi, Dimas Aditya Nugraha; serta Penyidik Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Gani F. Siahaan. Diskusi menjadi hangat, mencampur perspektif keamanan, teknologi, hingga hukum.
Brigjen Berty mengingatkan bahaya yang sering dianggap remeh. “Kita sering tanpa sadar membagikan data pribadi lewat platform belanja online. Bahkan ukuran baju atau alamat rumah bisa dimanfaatkan orang yang salah,” ujarnya. Ruangan pun hening, para peserta merenung betapa rentannya hidup mereka di ruang digital.
Dimas Aditya menambahkan “Hari ini, lupa handphone lebih mengganggu daripada lupa dompet. Semua data ada di ponsel. Anak-anak pun sudah menggenggam gawai, dan di situlah peran keluarga untuk mengawasi sejak dini.”
Sementara Gani F. Siahaan menyoroti sisi hukum. Ia menjelaskan konsekuensi dari ujaran kebencian, perjudian online, hingga penyebaran konten negatif. “Literasi digital bukan hanya soal menyaring informasi, tetapi juga memahami konsekuensi hukum dari perilaku online,” tegasnya.
Peserta pun tak hanya dijejali teori. Mereka diajak membedah kasus nyata seperti hoaks gempa Lombok 2018, isu penembak jitu Mataram 2025, hingga kabar obat cacing yang diklaim memicu hepatitis. Setiap cerita menghadirkan kesadaran baru, bahwa hoaks bukan sesuatu yang jauh, melainkan hadir di depan mata.
Di akhir sesi, seorang peserta, Ibu Sari, tersenyum lega. “Sekarang saya lebih paham cara memeriksa informasi dan melindungi data keluarga. Rasanya seperti dapat pelindung di dunia maya,” katanya. Aula pun hangat, seolah setiap orang pulang membawa sepotong perisai digital.
Di sebuah warung kopi di Mataram, Pak Akbar pernah cemas ketika menerima kabar ada penembak jitu di kotanya. Ia hampir menolak keluar rumah. Padahal kabar itu tidak benar. Inilah wajah hoaks yang menakutkan, cepat, dan sulit dibendung.
Sejak gempa Lombok 2018, NTB sudah akrab dengan badai informasi palsu. Saat itu, beredar kabar bantuan tak sampai, jumlah korban dilebih-lebihkan. Relawan dan aparat pemerintah bekerja keras meluruskan fakta agar warga tetap tenang.
Saat Pemilu 2019, giliran hoaks politik mengambil panggung. Klaim kemenangan palsu, isu penundaan pemilu, hingga survei abal-abal meramaikan jagat digital. Hal ini membuat warga kadang bingung, mana yang salah dan benar.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada Maret 2025, persentase penduduk miskin di Indonesia turun menjadi 8,47 persen, atau setara dengan 23,85 juta orang. Angka ini merupakan yang terendah dalam dua dekade terakhir dan menunjukkan kemajuan dalam penanggulangan kemiskinan. Meski demikian, jumlah itu tetap besar.
Kemiskinan bukan sekadar soal uang. Lebih dari itu, kemiskinan adalah keterbatasan pilihan hidup. Saat sebuah keluarga hanya mampu membeli beras, kebutuhan gizi lain seperti sayur, lauk, dan buah terpaksa dikorbankan. Pola makan seperti ini berkontribusi pada masalah gizi buruk dan stunting. Akibatnya, anak-anak tumbuh tanpa potensi optimal, dan produktivitas tenaga kerja pun rendah. Rantai kemiskinan ini sulit diputus tanpa intervensi serius.
Data menunjukkan bahwa lebih dari separuh orang miskin Indonesia masih tinggal di desa dan sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Meskipun pertanian merupakan lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja paling banyak di Indonesia, pada kenyataannya para petani sering kali kesulitan memenuhi kebutuhan
Meskipun pada Juli 2025 nilai tukar petani (NTP) nasional, sebagai salah satu indikator dalam melihat daya beli petani di perdesaan, menunjukkan kenaikan sebesar 0,76 persen dibanding NTP bulan sebelumnya, pendapatan petani ini rapuh karena bergantung pada harga pasar yang fluktuatif, cuaca yang makin tidak menentu akibat perubahan iklim, biaya produksi tinggi, serta keterbatasan infrastruktur.
Perhatian khusus perlu diberikan kepada kawasan timur, terutama Maluku dan Papua. Di wilayah ini, angka kemiskinan justru meningkat dengan infrastruktur yang terbatas, biaya hidup tinggi, dan keterisolasian geografis.
Ketahanan Pangan
Ketahanan pangan secara sederhana didefinisikan sebagai kondisi ketika setiap individu memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, bergizi, aman, dan berkelanjutan setiap hari. Food and Agriculture Organization (FAO), atau dalam bahasa Indonesia Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa, menggarisbawahi empat pilar utama ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas.
“Islam di kawasan ini adalah varian otentik yang berkembang melalui interaksi dengan sejarah, budaya dan masyarakat setempat. Jadi, sama sahihnya dengan tradisi Islam di kawasan lain,” kata Helmiati di Darussalam, Banda Aceh, Jumat.
Pernyataan itu disampaikan di sela Webinar Seri 9 Kajian Studi Islam yang digelar Program Doktor Studi Islam Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
Ia menjelaskan ada enam perspektif baru yang dapat diterapkan, yakni membebaskan diri dari paradigma Middle East-centric dan menekankan pendekatan interdisipliner, tidak hanya teologi dan fikih, tetapi juga antropologi, sosiologi, politik, hingga gender.
Kemudian, menempatkan Asia Tenggara dalam jejaring transnasional Islam, mengangkat sarjana lokal sebagai produsen pengetahuan, mengakui keunikan tradisi lokal sebagai bagian dari Islam global dan menegaskan Asia Tenggara sebagai penghasil pengetahuan yang memperkaya diskursus Islam dunia.
Helmiati menambahkan praktik keagamaan lokal yang kerap dianggap kurang murni justru mencerminkan kreativitas masyarakat Asia Tenggara.
“Kontribusi kawasan ini nyata, terutama dalam hal demokrasi, moderasi, dan resolusi konflik,” katanya.
Ketua Prodi Doktor Studi Islam UIN Ar-Raniry, Prof Dr Syamsul Rijal mengatakan penting dilakukan ulang studi Islam Asia Tenggara dengan perspektif baru.
Ia menyebut pertemuan antara Islam global dan lokal sejak awal telah membentuk corak keagamaan yang khas di kawasan Melayu dan bekas India Belanda.
Karena itu, diperlukan pendekatan baru untuk memahami Islam Asia Tenggara, sehingga mampu menghasilkan konsep Islam Berkemajuan sebagai representasi dari upaya sinkretisme dengan budaya lokal dan dapat memberikan narasi alternatif yang damai dan inklusif, berbeda dari interpretasi manapun sebelumnya.
“Ada 107 warga Pulau Sabira yang menikmati Pelayanan Terpadu Keliling (PTK) yang digelar sebagai layanan perizinan jemput bola,” kata Kepala UP PMPTSP Kabupaten Kepulauan Seribu, Erwin di Jakarta, Jumat.
Pada kesempatan itu, pihaknya telah melayani 40 pemohon Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dua pemohon NPWP, dua pemohon Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), dua pemohon Izin Penggunaan Tanah Makam (IPTM) dan tiga pemohon BPJS Ketenagakerjaan.
Kemudian, 50 warga mengurus layanan non-perizinan administrasi kependudukan (KTP elektronik), Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA) hingga perubahan biodata.
Pada layanan ini juga ada permohonan layanan konsultasi. “Masing-masing tiga pemohon pengadilan agama, satu pemohon konsultasi BPN, tiga pemohon konsultasi imigrasi dan satu pemohon Izin Pas Kapal,” katanya
Pelayanan yang berlangsung dua hari ini melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait.
Dia berharap layanan ini dapat memberikan kemudahan bagi warga dalam mengurus perizinan dan non-perizinan, khususnya Pulau Sabira yang merupakan pulau paling ujung di Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta.
“Kami juga rutin melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap pulau yang memiliki resort. Mudah-mudahan layanan ini dapat bermanfaat, kami masih terus berlanjut hingga akhir tahun,” tuturnya.
Warga RW 03, Pulau Sabira, Farida (45) mengaku senang dengan adanya layanan jemput bola PTK yang rutin tiap tahun. Dengan adanya layanan ini, mengurus perizinan semakin mudah dan menghemat biaya.
“Sebelumnya memang sudah disosialisasikan, jadi kami hanya menyiapkan berkas-berkas saja. Kami sangat senang, melalui layanan ini artinya pemerintah masih peduli dengan warganya, bahkan terlebih proses pembuatannya juga mudah dan cepat,” kata dia.
Pulau Sabira merupakan kepulauan di bagian paling utara Kepulauan Seribu. Pulau Sabira memiliki luas 8,82 hektare (ha) dan memiliki jarak 160 kilometer (km) dari Tanjung Priok (Jakarta Utara) sehingga membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk sampai di lokasi tersebut.
“Ini diangkat dengan mempertimbangkan karakteristik wisatawan Malaysia yang berkunjung ke Indonesia pada saat akhir pekan (weekenders) dan kecintaannya pada masakan khas Minang,” kata Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Ni Made Ayu Marthini di Jakarta, Jumat.
Made menjelaskan kehadiran rumah makan khas Padang itu juga dihadirkan karena adanya keterlibatan Paviliun Wonderful Indonesia dengan mengangkat tema “Wonderful Short Escape” dan focal point etalase rumah makan Padang, dalam suasana budaya pop, serta gaya hidup urban khas Indonesia.
Tak hanya makanan Padang, pemerintah juga menghadirkan sudut kopi yang menyajikan kopi khas Nusantara oleh Saturdays Coffee dan promosi jamu tradisional Indonesia dengan kemasan modern hasil kolaborasi dengan Acaraki.
Dengan mengkampanyekan #GoBeyondOrdinary, wisatawan diajak untuk merasakan kekayaan budaya masyarakat Indonesia yang unik dan beragam, serta menjelajahi beberapa destinasi di Indonesia.
Kampanye ini menonjolkan pada tiga pilar pariwisata berkualitas mencakup kebugaran, bahari dan gastronomi dengan fokus pada keberlanjutan, pengalaman autentik, serta interaksi mendalam antara wisatawan, alam, dan budaya.
Made melanjutkan paviliun menghadirkan berbagai macam permainan interaktif yang berhubungan dengan gaya hidup urban Indonesia, seperti tebak kata “gaul” Indonesia, yang dapat diikuti oleh pengunjung agar mendapatkan pengalaman menarik.
Pengunjung Paviliun Wonderful Indonesia yang melakukan transaksi pembelian paket wisata juga berhak untuk memutar wheels of fortune dan berkesempatan memenangkan berbagai macam voucher potongan harga yang telah disiapkan oleh merek yang menjadi mitra.
Made menjelaskan aktivasi di Paviliun “Wonderful Indonesia dipilih dengan mempertimbangkan profil pelaku wisata ke luar negeri pasar Malaysia yang berusia 22 – 40 tahun, dan menikmati kegiatan seputar kuliner dan gaya hidup.
Made berharap partisipasi pada MATTA Fair 2025 dapat semakin mempromosikan 10 Destinasi Super Prioritas maupun 3 Destinasi Regeneratif kepada masyarakat Malaysia melalui penjualan paket wisata ke destinasi-destinasi tersebut dan pemutaran video promosi 10 DPP di Paviliun Indonesia.
Sebanyak 19 industri pariwisata Indonesia terdiri atas 8 akomodasi dan 11 TA/TO dilibatkan untuk mengisi Paviliun Wonderful Indonesia seluas 144 m2, yang terletak di MITEC KL, Level 3 No. 3U01.
Dalam acara itu, diadakan networking lunch industri pariwisata Indonesia dan Malaysia, yang didukung oleh KBRI Kuala Lumpur pada Senin (8/9), dan penyerahan apresiasi kepada Betawi Indonesian Cuisine Restaurant yang telah mempromosikan kuliner dan menjadi bagian dari soft power diplomacy Indonesia kepada masyarakat Malaysia.
Berdasarkan data hingga Juni 2025, jumlah kunjungan wisatawan asal Malaysia ke Indonesia tercatat mencapai lebih dari 1,2 juta orang, atau mencapai sekitar 47,7 persen dari total target.
Capaian ini mencerminkan masih tingginya minat wisatawan Malaysia terhadap destinasi Indonesia yang semakin beragam, berkualitas, dan sesuai tren kebutuhan berwisata. Meski demikian, angka kunjungan wisatawan asal Malaysia ke Indonesia masih di bawah Thailand sebagai tujuan outbound utama warga Malaysia.
“Masih dibahas lagi untuk jalur alternatifnya,” katanya kepada ANTARA saat dikonfirmasi di Kupang, Senin, melalui pesan singkatnya.
Hal ini disampaikan Gubernur Melki ketika ditanyai terkait kesiapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT dalam mensukseskan pelaksanaan ajang internasional Tour de Entete 2025 yang akan dilaksanakan pada Rabu (10/9) pekan ini.
Selain terkait Gunung Lewotobi Laki-Laki yang masih erupsi, antisipasi juga dilakukan di beberapa daerah di Pulau FLores yakni di Kabupaten Sikka, Ende, dan Ngada yang terdapat bahaya longsor.
Gubernur mengaku sudah meninjau langsung daerah-daerah rawan longsor yang akan dilalui oleh para peserta balap sepeda internasional tersebut.
“Kami prinsipnya semua kita laksanakan dulu, kalau memang ada sesuatu baru akan kita diskusikan bersama,” ujarnya.
Melki mengatakan pelaksanaan ajang internasional itu akan melintasi 10 etape dan pihaknya memastikan 10 etape itu tidak akan berkurang walaupun ada bencana alam.
Karena itu pihaknya sudah membuat simulasi jika memang terdapat bencana alam, seperti erupsi atau longsor di jalan, yang akan dilewati oleh para pebalap.
Tour de Entete, lanjutnya, akan melewati jalan sepanjang 1.500 kilometer, dengan melintasi tiga pulau besar di NTT yakni Pulau Timor, Pulau Sumba mulai dari Sumba Timur hingga Sumba Barat Daya, serta Pulau Flores dari Flores Timur hingga Labuan Bajo.
Balapan akan berlangsung pada 10–21 September 2025 dengan total 10 etape. Secara rinci dia menyebutkan pelaksanaan balap sepeda internasional itu start dari Kota Kupang hingga ke Kabupaten Timor Tengah Utara lalu berlanjut ke Kota Atambua, Kabupaten Belu di Pulau Timor.
Lalu dari Perbatasan RI-Timor hingga berlanjut ke Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) lalu kembali ke Kupang.
Dari Kupang pembalap akan menyeberang ke Waingapu Kabupaten Sumba Timur, menggunakan kapal dan dari Sumba Timur menuju Tambaloka.
Dari Pulau Sumba, pebalap akan kembali terbang ke Flores Timur, lalu dari Kota Larantuka, Flores Timur, kembali berlomba hingga finish di Labuan Bajo.
Melki mengatakan pelaksanaan ajang internasional ini akan melintasi sejumlah lokasi di NTT yang mana setiap pemerintah daerah (kabupaten/kota) telah menyelenggarakan kegiatan kesenian dan menyiapkan pelaku ekonomi seperti UMKM.
“Inilah bukti bahwa seni pertunjukan adalah bagian penting dari ekonomi kreatif: ia menggerakkan emosi, menyuarakan isu penting, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi para pelakunya. Seni seperti ini dapat menjadi the new engine of growth (mesin baru pertumbuhan) yang menggabungkan nilai budaya, sosial, dan ekonomi,” ujar Irene tentang pertunjukan musikal “Perempuan Punya Cerita” dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Senin.
Wamen Ekraf Irene menyampaikan apresiasinya terhadap keberanian pelaku seni mengangkat isu perempuan melalui karya kreatif. Selain isu sosial, karya musikal itu juga menawarkan inovasi artistik, salah satunya adalah segmen musikal horor.
“Kedua cerita yang ditampilkan sangat relevan dengan realitas sosial kita. Pertunjukan ini bukan sekadar hiburan, tetapi juga meningkatkan awareness (kewaspadaan), terutama di kalangan anak muda, agar orang tua dan guru lebih peka terhadap fenomena nyata,” kata Wamen Ekraf Irene.
Pertunjukan musikal dapat diisi dengan pesan sosial yang sarat sehingga dapat menjadi gerakan yang membawa perubahan positif bagi masyarakat. Pandangan itu sejalan dengan visi Kementerian Ekonomi Kreatif dalam mendorong karya kreatif yang tidak hanya bernilai artistik, tetapi juga relevan dengan isu sosial.
Kehadiran pemerintah melalui Wamen Ekraf Irene Umar menegaskan dukungan terhadap subsektor seni pertunjukan sebagai salah satu motor penting dalam ekosistem ekonomi kreatif. Menurut Irene kolaborasi lintas sektor antara komunitas seni, pemerintah, dan masyarakat sangat dibutuhkan agar seni pertunjukan terus berkembang dan memberi dampak ekonomi sekaligus sosial.
Kehadiran karya seni yang mengangkat isu perempuan menunjukkan bahwa seni pertunjukan memiliki kekuatan untuk menggerakkan ekonomi, merawat kebudayaan, dan menjadi wadah refleksi sosial yang berdampak nyata bagi masyarakat.
“Perempuan Punya Cerita” menceritakan Anya, seorang siswi remaja korban perundungan, dan Jami, seorang ibu tunggal yang berjuang menghadapi tekanan ekonomi dan sosial. Disutradarai Ara Ajisiwi dengan penampilan Nala Amrytha, Gerry Gerardo, Gabriel Harvianto, Uli Herdi, dan Tan Hadian, karya ini memperlihatkan bagaimana seni pertunjukan dapat menyampaikan pesan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari.
Saat ditanya oleh seorang reporter apakah dirinya siap untuk melanjutkan ke “tahap kedua terkait sanksi terhadap Rusia” ketika bertolak dari Gedung Putih menuju New York, Trump menjawab, “Ya, saya siap.” Namun, Trump tidak menjelaskan jawabannya lebih lanjut, demikian warta Xinhua.
Trump menunjukkan sikap semakin pesimistis mengenai peluang untuk menengahi pengakhiran konflik itu dalam waktu dekat atau mempertemukan presiden Rusia dan Ukraina secara langsung, lapor NBC News pada pekan lalu, mengutip pernyataan dua pejabat senior pemerintah AS.
Sebuah bangunan utama di distrik pemerintahan di Kiev, Ukraina, menjadi target serangan drone dan rudal Rusia dalam serangan yang dilancarkan dari Sabtu (6/9) malam hingga Minggu pagi, ungkap sejumlah outlet media AS.
Perdana Menteri Ukraina Yulia Svyrydenko menyampaikan bahwa sejak konflik terjadi, ini pertama kalinya gedung pemerintahan utama di Kiev rusak diserang.
“Hal ini mengacu pada kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang telah disepakati bersama beberapa waktu lalu,” paparnya saat rapat paripurna dengan DPRD setempat di Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi (BMK) Sulsel, Makassar, Senin.
Gubernur menyampaikan target pendapatan daerah Rp10,4 triliun tersebut terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp5,57 triliun.
“Selanjutnya, pendapatan transfer sebesar Rp4,82 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp7,3 miliar,” tuturnya di hadapan 65 anggota DPRD Sulsel yang hadir dalam rapat paripurna perdana usai kantor DPRD Sulsel dibakar massa.
Dalam Ranperda APBD Perubahan 2025, lanjut dia, dilakukan optimalisasi PAD khususnya di sektor pajak daerah dengan dilakukannya kerja sama swakelola tipe II terkait akselerasi dan optimalisasi pendataan dan penagihan kendaraan tidak melakukan daftar ulang (KTMDU).
Kegiatan itu bertujuan untuk mengurangi tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di wilayah Sulawesi Selatan dengan melibatkan pemerintah kabupaten dan kota sampai kecamatan, kelurahan serta desa.
Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel merencanakan target belanja daerah dalam Ranperda Perubahan APBD 2025 sebesar Rp10,33 triliun.
Rinciannya, belanja operasi sebesar Rp6,39 triliun, belanja modal Rp1,51 triliun, belanja tidak terduga Rp49,50 miliar, dan belanja transfer sebesar Rp2,37 triliun.
“Sedangkan, untuk pembiayaan daerah, perlu kami sampaikan bahwa pada penerimaan pembiayaan terdapat sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (silpa) sebesar Rp83,06 miliar lebih,” tutur Sudirman.
Dalam menyusun proyeksi pendapatan dan kebijakan belanja daerah, Pemprov Sulsel senantiasa menempatkan arah pembangunan nasional sebagai pedoman utama.
Hal ini sejalan dengan Astacita menuju Indonesia Emas 2045 yang menjadi pijakan mewujudkan cita-cita bangsa.
Astacita ini mencakup agenda strategis mulai dari penguatan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, penjagaan stabilitas politik dan keamanan.
Termasuk, penguatan ketahanan pangan melalui sektor pertanian, ketahanan energi, hilirisasi industri, penyediaan rumah layak huni, hingga pemenuhan makanan bergizi bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Melalui perubahan APBD 2025, kata dia, bukan hanya instrumen fiskal dalam menjaga kesinambungan pembangunan, melainkan bagian dari upaya pemprov menyelaraskan agenda pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional, agar Sulsel tetap menjadi salah satu motor penggerak pencapaian Indonesia Emas 2045.
