“Kita lihat Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar. Tentu saja, ini punya arti besar untuk mengembangkan potensi yang bisa kita manfaatkan sebaik mungkin demi kesejahteraan rakyat,” kata Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kegiatan (Events) Kemenpar Vinsensius Jemadu dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin.
Vinsensius menyebut di tahun 2030, populasi muslim secara global diproyeksikan mencapai 2 miliar orang.
Potensi tersebut dapat menjadi peluang besar untuk digarap oleh sektor pariwisata karena ada potensi pergerakan wisatawan dari satu negara ke negara lain, termasuk ke Indonesia.
Ia menekankan bahwa wisata halal dalam perspektif bisnis merupakan layanan bagi wisatawan muslim dunia yang mengedepankan pengalaman pariwisata yang nyaman dan aman.
Segmen ini juga dinilai banyak pihak bisa dimaksimalkan sebagai salah satu keunggulan Indonesia sebagai destinasi wisata.
Adanya penyelenggaraan IIE 2025 juga menjadi salah satu upaya untuk mendongkrak indeks daya saing Indonesia dalam peringkat global muslim indeks yang saat ini cenderung stagnan.
Sebagai forum utama dalam ekosistem wisata dan layanan halal, Vinsensius mengatakan penyelenggaraan IIE 2025 menjadi penegasan komitmen nasional dalam mendukung regenerasi industri halal global dan memperkuat jaringan strategis antarnegara.
“Dengan suksesnya International Islamic Expo 2025, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan ini telah berhasil menyediakan platform komprehensif yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi syariah, membuka akses investasi lintas benua, serta mempertegas posisi Indonesia sebagai pusat halal tourism global,” kata Vinsensius.
Dengan mengusung tema “The 15th Islamic Tourism Exchange”, IIE pada tahun ini sudah diselenggarakan di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan pada 11-13 Juli 2025.
Penyelenggaraan acara menghadirkan lebih dari 1.000 peserta pameran terdiri dari para pelaku industri pariwisata muslim mencakup layanan haji dan umroh, maskapai syariah, operator tur, hotel halal, biro visa baik dari dalam maupun luar negeri yang meliputi kawasan Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Tengah, Timur Tengah, hingga Afrika.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan mengatakan, dokumen yang dipalsukan mencakup akta kelahiran, kartu keluarga (KK), identitas pelaku, hingga paspor.
“Dalam akta itu disampaikan bahwa orangtua kandungnya adalah yang ada dalam KK, sehingga ini sudah ada unsur pemalsuannya,” kata Surawan di Bandung, Kamis.
Surawan menyebut setelah akta dan dokumen lainnya selesai dipalsukan, bayi-bayi tersebut lalu diuruskan paspornya dan diberangkatkan ke Singapura melalui Jakarta.
Ia menjelaskan, praktik ilegal ini dijalankan oleh 16 pelaku. Sebanyak 13 di antaranya telah ditangkap, sementara tiga lainnya masih dalam pencarian (DPO).
“Pelaku memiliki peran berbeda, mulai dari perekrut, penampung, perawat bayi, hingga pembuat dokumen palsu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Surawan mengungkapkan bayi-bayi korban sebelumnya direkrut melalui media sosial oleh tersangka berinisial AF, lalu ditampung sementara di Kabupaten Bandung.
Dari sana mereka dibawa ke Pontianak untuk pembuatan dokumen, sebelum kembali ke Jakarta dan diterbangkan ke Singapura.
“Di Pontianak itu tempat pembuatan dokumen. Bayi-bayi ini dimasukkan ke Kartu Keluarga orang lain, lalu dibuatkan paspor untuk proses pengiriman ke luar negeri. Mayoritas tersangka juga berdomisili di Pontianak,” ujar Surawan.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan pihaknya akan menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di Pontianak dalam pemalsuan dokumen tersebut.
“Kami akan telusuri dan dalami sejauh mana keterlibatan Disdukcapil. Apalagi ini dilakukan berulang,” kata Hendra.
“Indonesia menjadi pasar yang sangat penting bagi Mitsubishi, sudah ada hub manufaktur yang tidak hanya memproduksi kendaraan untuk pasar domestik, tapi, juga ekspor untuk 50 negara,” kata Kato dalam diskusi dengan media di peluncuran All-new Mitsubishi Destinator di Jakarta, Kamis.
Kato mengatakan Indonesia merupakan negara dengan populasi yang sangat besar bahkan nomor satu di Asean. Maka itu Indonesia dianggap penting untuk Mitsubishi Motors tidak hanya untuk penjualan, namun, juga salah satu hub ekspor terbesar untuk berbagai negara.
Mitsubishi akan memprioritaskan produksi All-new Destinator di Indonesia. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mobil tersebut sudah berada pada angka 70 persen.
Presiden Direktur PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) Atsushi Kurita mengatakan mobil keluaran terbaru Mitsubishi itu akan di produksi di Indonesia bulan Agustus. Destinator yang akan diproduksi melalui pabrikan Mitsubishi di Cikarang, Jawa Barat akan diekspor ke negara kawasan ASEAN, Asia Selatan, Afrika dan Amerika Latin.
MMKSI menargetkan penjualan Destinator di Indonesia mulai Agustus hingga Maret 2026 sekitar 10 ribu unit, sementara secara global 50 ribu unit.
All-new Destinator didesain dengan menerapkan pengalaman berkendara khas masyarakat Indonesia yang sering berpergian dengan keluarga besar dengan kabin tiga baris yang luas dan bisa menampung tujuh penumpang.
Ketua PMI Jakarta Barat, Beky Mardani di Jakarta mengatakan, persiapan itu meliputi strategi penggalangan dana di lingkungan pendidikan. Salah satunya melalui metode menabung yang akan dibagikan kepada seluruh siswa.
“Setiap siswa nantinya akan diminta untuk menabung secara rutin dari uang saku mereka. Jadi itu juga bentuk kontribusi dan edukasi kepedulian sosial,” ujar Beky.
Melalui strategi tersebut, PMI Jakarta Barat berharap dapat meningkatkan partisipasi aktif dari kalangan pelajar dalam kegiatan Bulan Dana, sekaligus menanamkan nilai-nilai kemanusiaan sejak dini.
Kepala Suku Dinas Pendidikan (Sudindik)! Jakarta Barat, Diding Wahyudin menegaskan bahwa dukungan dari lingkungan pendidikan terhadap pengumpulan dana PMI sudah menjadi agenda rutin setiap tahun.
Adapun inovasi penggalangan dana yang dihadirkan sementara berupa penyebaran map dan kotak ke setiap sekolah.
“Semoga strategi ini menjadi solusi dan inovasi baru, diharapkan lancar dan mudah. Langkah ini juga diharapkan bisa perkuat peran serta sekolah dalam mendukung pelayanan kemanusiaan PMI kepada masyarakat,” kata Diding.
Kerja sama ini diharapkan mampu memberikan dukungan terhadap atlet melalui program pengembangan baik dari gizi hingga dukungan terhadap atlet berprestasi mulai dari jenjang sekolah.
“Kolaborasi yang KONI Pusat lakukan adalah untuk memberikan dukungan terhadap atlet. Pertama terkait dengan Puspresnas, kami berharap para atlet dapat berprestasi di lapangan dan juga sekolah. Kemudian, kerja sama dengan ISNA, sebagai bagian dari sport science, atlet harus didukung gizi terbaik agar mampu menampilkan performa terbaik,” kata Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.
Marciano berharap program kerja sama ini nantinya dapat diimplementasikan mulai dari KONI provinsi hingga kabupaten/kota.
“Banyak hal yang bisa kita petik dari kerja sama ini. Saya betul-betul berharap kolaborasi KONI dengan Puspresnas, manfaat ke depannya dapat maksimal,” tambah Marciano.
Kepala Puspresnas Maria Veronica Irene Herdjiono mengungkapkan bahwa program pengenalan 50 cabang olah raga di jenjang sekolah dasar kini telah menuai hasil yakni bertambahnya jumlah atlet. Diharapkan melalui kerja sama ini nantinya dapat kian menambah jumlah atlet terutama di kalangan anak-anak.
Sementara itu, Ketum Pengurus Pusat Indonesia Sport Nutritionist Association Mirza Hapsari Sakti Titis Penggalih berharap kerja sama ini mampu membuat atlet semakin memperoleh gizi yang seimbang.
Kapolda Aceh Irjen Pol Achmad Kartiko di Banda Aceh, Kamis, mengatakan pembentukan SPPG untuk memastikan keberlanjutan program MBG sebagai investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi unggul yang sehat dan cerdas.
“Pembentukan SPPG ini merupakan inisiatif dan implementasi nyata Polri Presisi melalui peran aktif Yayasan Kemala Bhayangkari dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang pemenuhan gizi anak usia sekolah,” kata Kapolda.
Pernyataan tersebut disampaikan Irjen Pol Achmad Kartiko ketika meresmikan SPPG Polda Aceh di Gampong Lambung, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh.
Kegiatan tersebut berlangsung serentak dengan peresmian 28 SPPG Polri di seluruh Indonesia yang secara simbolis dipimpin Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari Mako Korps Brimob Polri.
Achmad Kartiko mengapresiasi Yayasan Kemala Bhayangkari Daerah Aceh dan seluruh pihak yang telah mendukung pendirian SPPG. SPPG tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan program MBG.
“Dengan menyediakan makanan bergizi sejak dini, kita sedang membangun sumber daya manusia yang akan menjadi pilar masa depan bangsa,” kata jenderal polisi bintang dua tersebut.
Kapolda juga mendorong seluruh Polresta dan Polres di jajaran Polda Aceh mendirikan SPPG di wilayah masing-masing agar manfaat program MBG dapat menjangkau lebih luas.
SPPG Polda Aceh melayani 14 sekolah dengan total penerima manfaat sebanyak 3.695 orang, terdiri dari siswa TK hingga SMA sederajat, serta ibu hamil, menyusui, dan balita.
Selain itu, Polda Aceh juga menargetkan pembangunan empat SPPG lainnya di Gampong Lamcot, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar, Gampong Ateuk Jawoe, Kecamatan Baiturrahman, yang masuk wilayah Polresta Banda Aceh.
Serta SPPG Polres Aceh Besar di Desa Jantho Makmur, Kecamatan Kota Jantho, Aceh Besar; dan SPPG Polres Bireuen di Desa Geulanggang Gampong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen.
Empat lokasi tersebut, saat ini dalam tahap pembangunan atau renovasi dan pengadaan peralatan, sebelum diverifikasi oleh Badan Gizi Nasional untuk operasional penuh.
“Semoga SPPG ini bukan hanya simbol kepedulian terhadap pemenuhan gizi anak, tetapi juga bukti kehadiran Polri yang humanis demi terwujudnya masyarakat yang sehat, sejahtera, dan cerdas,” kata Achmad Kartiko.
Pengamat politik RAj Mayyasari Timoer Gondokusumo menilai pembentukan batalyon teritorial pembangunan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, adalah sebagai strategi pertahanan non tempur yang dimaksudkan untuk mendukung berbagai program strategis nasional guna kemandirian ekonomi.
Menurut dosen Hubungan Sipil-Militer Universitas Pertahanan ini, batalyon teritorial pembangunan ini dibentuk dalam rangka percepatan pembangunan nasional khususnya ketahanan pangan yang nantinya terdiri dari kompi produksi, pertanian, perikanan, peternakan dan kesehatan melalui sinergitas TNI, Kementerian Pertahanan, serta kementerian/lembaga lainnya.
“Ini sangat perlu dipahami secara substansi, bahwa kunci keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan dan terintegrasi, adalah sinergitas ini bentuknya. Jadi tidak ada istilah distorsi fungsi pertahanan atau deviasi, ataupun reposisi reformasi TNI 1998 atas pembentukan batalyon teritorial pembangunan,” kata Mayyasari dalam pesan singkatnya di Bandung, Selasa.
Pasalnya, kata dia, saat ini pemerintah merancang transformasi pertahanan dengan pendekatan soft power lewat penguatan potensi masyarakat. Sehingga, tidak hanya terfokus pada kekuatan militer konvensional, namun juga non tempur sebagai strategi pertahanan atas ancaman non konvensional, seperti dimensi ekonomi yang di dalamnya termasuk kemiskinan, ketergantungan pada negara lain, sulitnya akses atas pangan, kesehatan, air bersih dan sumber daya manusia unggul.
Lebih lanjut, Mayyasari mengatakan batalyon teritorial ini adalah kebijakan dan konsep pertahanan dari presiden sebagai panglima tertinggi TNI yang berfokus pada ketahanan dan swasembada pangan selain stabilitas keamanan, serta kesejahteraan masyarakat.
Dan batalyon teritorial akan berjalan sesuai regulasi operasi militer selain perang (OMSP) yang diatur dalam Undang-undang TNI, dengan garis batas peran dan fungsi militer dengan sipil dalam kerangka negara demokrasi yang jelas.
“Masih menjunjung tinggi supremasi sipil, dan bersinergi dengan sipil dan di bawah pemerintah sipil,” ujarnya.
Pembentukan batalyon teritorial pembangunan yang berorientasi OMSP, menurut dia, adalah upaya memperkuat fungsi teritorial yang merupakan implementasi dari upaya soft power dalam menjaga kedaulatan negara, termasuk dalam kemandirian pangan yang merupakan pertahanan non konvensional yang perlu dijaga oleh sebuah bangsa.
“Termasuk oleh TNI sebagai garda terdepan kedaulatan dan pertahanan baik militer non militer, dan bersifat konvensional maupun non konvensional. Ini sebagai solusi nyata atas tantangan sosial, kemiskinan dan krisis pangan di seluruh wilayah indonesia, bukan militerisme, bukan ekspansi militer pada ruang dan ranah sipil,” ucapnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan batalyon teritorial pembangunan merupakan pengelolaan sumber daya strategis pembangunan yang harusnya mendapat dukungan positif dari berbagai elemen dan lapisan, mengingat pertahanan non konvensional sangat penting dalam menghadapi berbagai ancaman yang kompleks dan tidak bisa diperkirakan di era globalisasi saat ini.
Peran aktif TNI dalam pembangunan nasional, menurut dia, tidak sedikitpun mempengaruhi fungsi utama TNI sebagai alat pertahanan negara, yang terbukti atas konsistensi TNI AD dalam mengamankan wilayah Papua terhadap serangan OPM, dan dibarengi dukungan TNI terhadap logistik dan kesehatan di sana, termasuk hadirnya batalyon infanteri penyangga daerah rawan Papua untuk membantu pemerintah dalam produksi pangan dan konstruksi.
Meski demikian, Mayyasari mengatakan sangat perlu dipahami tidak ada dominasi TNI AD atas pembentukan batalyon teritorial pembangunan, karena semua bersifat sinergis untuk percepatan pembangunan nasional atas ketahanan pangan dan swasembada pangan sebagai kebutuhan mendasar sebuah bangsa, tanpa menafikan matra laut dan udara.
Bahkan saat ini, kata dia, pemerintahan Prabowo Subianto melakukan penguatan seluruh matra termasuk laut dan udara untuk menghadapi dinamika geopolitik kawasan, menguatkan hak kemaritiman dan teritorial atas potensi permasalahan Natuna Utara, Laut China Selatan dan beberapa kawasan potensi konflik di wilayah Indonesia Timur.
“Walau Indonesia termasuk negara non-claimant atas permasalahan Laut China Selatan, Indonesia tetap menjaga kepentingan nasional bangsa, mengingat Laut China Selatan sebagai jalur perdagangan internasional yang strategis memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan nasional Indonesia,” tuturnya.
Diketahui, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) tengah merancang pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan yang akan disebar di seluruh wilayah Indonesia, mencakup 514 kabupaten dan kota, sebagai upaya mendukung pembangunan nasional dan menjaga stabilitas.
Namun, rencana ini menuai kritik dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, yang terdiri dari berbagai organisasi di antaranya Imparsial, YLBHI, KontraS, PBHI, Amnesty International Indonesia, ELSAM, Human Right Working Group (HRWG), WALHI, SETARA Institute, dan Centra Initiative, yang menilai pembentukan batalyon dengan fungsi non-tempur telah keluar dari mandat utama TNI sebagai alat pertahanan negara, sesuai UU TNI.
Koalisi menyebut, di tengah kompleksitas ancaman modern, TNI justru perlu fokus memperkuat kemampuan tempurnya. Keterlibatan dalam kegiatan non-militer dikhawatirkan akan mengurangi fokus dan efektivitas TNI dalam menjalankan fungsi pertahanan.
Mereka juga menilai langkah ini mencerminkan kegagalan menjaga batas yang jelas antara ranah sipil dan militer. UU TNI dan UUD 1945, menurut mereka, dengan tegas tidak memberikan kewenangan kepada militer untuk terlibat dalam sektor pertanian, peternakan, maupun layanan kesehatan.
Dalam turnamen yang sekaligus menjadi persiapan menuju SEA Games 2025 ini, tim Merah Putih menyapu bersih empat laga fase liga serta mengandaskan perlawanan Korea Selatan dan Filipina.
Lewat kemenangan beruntun ini sekaligus menunjukkan kedalaman skuad, kesiapan strategi, dan kematangan mental para pemain yang semakin terasah jelang kejuaraan multi-event terbesar di Asia Tenggara.
“Turnamen ini bukan sekadar pertandingan uji coba, tetapi simulasi kondisi tekanan yang akan dihadapi di SEA Games Thailand 2025 nanti,” kata Ketua Umum Persatuan Cricket Indonesia Abhiram S. Yadav dalam keterangan resmi, Senin.
“Kami ingin para pemain terbiasa dengan situasi nyata kompetisi. Hasil ini bukan hanya membangun kepercayaan diri, namun juga jadi evaluasi untuk terus menyempurnakan strategi,” imbuhnya.
Indonesia membuka turnamen dengan kemenangan atas Filipina pada 7 Juli lalu. Bermain sebagai tuan rumah, tim mencatat 160/5 dalam 20 over, lalu membatasi Filipina di skor 115/10 dalam 19 over untuk menang dengan selisih 45 run.
Sehari kemudian, Indonesia menghadapi Korea Selatan dengan performa agresif. Batting line-up Indonesia menghasilkan 168/10 dari 20 over. Korea Selatan dijawab dengan bowling rapat hingga hanya mampu membuat 116/10 pada over ke-17.1. Indonesia menang 52 run.
Pada 9 Juli, Indonesia mempertontonkan kekuatan bowling yang superior. Korea Selatan hanya membuat 52/10 dalam 17.4 over, dan target kecil itu dikejar tanpa kehilangan wicket dalam 4.5 over (53/0), memastikan kemenangan telak 10 wicket.
Penampilan konsisten berlanjut pada 13 Juli. Korea Selatan yang lebih hati-hati mencatat 115/9 dalam 20 over, tetapi Indonesia tampil efisien dalam membalas dengan 116/3 hanya dalam 13.4 over, menang dengan 7 wicket.
Lewat gelaran ini menurut PCI sekaligus menjadi salah satu kesiapan infrastruktur kriket nasional yakni Lapangan Cricket Udayana, Bali, yang siap untuk menjadi salah satu fasilitas potensial pengembangan kriket.
Pada balapan ini Marc Marquez menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 01.28.802, demikian catatan resmi MotoGP.
Selanjutnya posisi kedua dihuni oleh pembalap Castrol Honda LCR Johann Zarco di posisi kedua dan tempat ketiga didapatkan pembalap Prima Pramac Yamaha MotoGP Miguel Oliveira.
Sementara itu posisi keempat diisi pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta dan kelima dihuni oleh pembalap BK8 Gresini Alex Marquez.
Marquez mengawali balapan di posisi pertama dari pembalap asal Spanyol tersebut menunjukkan dominasinya pada lap-lap selanjutnya.
Sepanjang balapan Marquez terus memimpin sehingga lap terakhir ia mampu menempati peringkat pertama sehingga berhak untuk 25 poin.
“Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan lingkungan bersih, baik jangka pendek maupun jangka panjang seperti ini,” ujar Direktur Utama Transjakarta Welfizon Yuza di Jakarta, Sabtu.
Mangrove merupakan bagian dari ekosistem karbon biru yang dapat menyerap emisi sepuluh kali lebih banyak daripada hutan biasa sehingga bisa mengurangi panas dan polusi Jakarta.
Welfizon menyebut, sebanyak 15 ribu bibit itu merupakan hasil kolaborasi Transjakarta dengan para mitra.
Tidak hanya itu, kesuksesan penanaman mangrove juga merupakan dukungan dari ekosistem Transjakarta seperti pelanggan, masyarakat maupun mitra.
“Tentu kami sangat berterimakasih karena atas kontribusi yang berharga ini, kita semua bisa menjadi bagian dalam menghadirkan udara bersih serta mendukung target ‘net zero emission’ di tanah air,” kata Welfizon.
Welfizon merinci dengan penanaman 15 ribu bibit Mangrove, maka hingga saat ini telah menanam sebanyak 50.815 hasil kolaborasi bersama ekosistemnya sejak 2023.
Diharapkan, program ini bisa terus berjalan dengan baik antara pihaknya, mitra hingga seluruh pelanggan setia.
“Dengan jumlah mangrove 50.815 mampu menyerap karbon sebesar 1,7 jt kg CO2e selama periode 20 tahun ke depan, program ini akan terus dilakukan dengan target 100.000 saat lima abad Jakarta,” kata Welfizon.
Adapun mitra-mitra Transjakarta yang turut serta dalam kegiatan ini adalah Bank Jakarta, PT Mayasari Bakti, PT Mobilindo Armada Cemerlang (APM Zhongtong), PT Kendaraan Listrik Indonesia, PT Citrakarya Pranata (APM Mercy), PT Sinarjaya Megahlanggeng, PT BPW Pahala Kencana, PT Lestarisurya Gemapersada.
Pelanggan juga dapat ikut untuk tanam mangrove dengan memindai kode batang di seluruh halte Transjakarta dan berkontribusi senilai Rp20 ribu sudah dapat membirukan langit dan laut Jakarta.
